PADANG, HARIANHALUAN.ID – Kebersihan sejumlah destinasi wisata masih menjadi momok bagi keberlangsungan sektor pariwisata Sumatera Barat, sekalipun dalam menguatkan pariwisata ramah muslim yang menggadang-gadang Sumatera Barat sebagai potensi besar.
Tidak hanya persoalan kebersihan, visibilitas sertifikasi halal pada hotel dan restoran, optimalisasi informasi digital yang menghubungkan kebutuhan pelaku usaha terhadap bahan baku halal dengan pemasok, dan beberapa poin lainnya masih menjadi PR pemerintah daerah.
Meskipun dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat sendiri telah melakukan langkah-langkah terkait terhadap persoalan-persoalan demikian, masih saja indikasi tersebut belum mampu memenuhi, sehingga perlu dimaksimalkan penyelesaiannya.
“Provinsi Sumatera Barat memang memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” ujar Koordinator Tim Ahli Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), Sumaryadi, saat kunjungannya ke Sumatera Barat, Kamis (27/8) kemarin.
Sumaryadi menyebutkan sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat itu di antaranya visibilitas sertifikasi halal pada hotel dan restoran, kebersihan di sejumlah destinasi wisata, serta optimalisasi informasi digital yang dapat menghubungkan kebutuhan pelaku usaha terhadap bahan baku halal dengan pemasok.
“Penilaian IMTI 2026 bertujuan memotret kondisi aktual pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat berdasarkan standar Global Muslim Travel Index (GMTI). Sumbar memiliki modal kuat berupa komitmen pimpinan daerah, dukungan regulasi melalui Perda dan Pergub Pariwisata Halal, konektivitas penerbangan dengan Malaysia, serta berbagai inovasi di bidang ekonomi dan pariwisata syariah,” katanya.
Meskipun begitu, jelas Sumaryadi, persoalan yang menjadi PR pemerintah daerah ini harus menjadi atensi apabila Sumatera Barat sendiri memang meyakinkan diri menjadi daerah pariwisata ramah muslim di Indonesia dan bahkan internasional. Sehingga catatan-catatan yang diberikan tersebut diharapkan memang segera diperhatikan dan digerakkan, agar kompleksitas pemenuhan wisata ramah muslim di Sumatera Barat dapat tercapai.
Lalu dari Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, memberikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sumatera Barat terhadap penilaian IMTI.
Menurutnya, pariwisata ramah muslim merupakan bagian penting dari penguatan halal value chain karena memiliki keterkaitan luas dengan perhotelan, transportasi, kuliner, budaya dan sektor ekonomi lainnya.
“Pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, kemudian masyarakat. Sehingga sinergi ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani sama-sama,” katanya.
Dwi menambahkan, Sumatera Barat yang sebelumnya berada pada peringkat kedua IMTI memiliki peluang besar meningkatkan daya saing. Karena itu, peningkatan kualitas pariwisata ramah muslim tidak hanya penting bagi daerah, tetapi juga turut memperkuat posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index.
Kemudian Pemprov Sumatera Barat yang turut mendampingi penilaian IMTI Award 2026 itu turut menegaskan pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar peringkat atau rating.
“Masalah rating itu nomor dua. Yang nomor satunya adalah bagaimana dampaknya kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya bergerak. Sehingga kita harus memastikan pertumbuhannya memang memberikan dampak nyata,” kata pemprov yang disampaikan langsung Gubernur Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan harus mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif hingga usaha jasa lainnya.
Oleh karena itu, pembenahan destinasi harus berjalan konsisten dan diiringi peningkatan kesiapan masyarakat serta literasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.
“Kita harapkan sebelum masyarakat memiliki kesadaran dan literasi yang cukup baik, tentu pejabat-pejabatnya terlebih dahulu harus memiliki literasi yang baik tentang itu,” katanya.
Dalam penguatan pariwisata ramah muslim ini, Gubernur Sumatera Barat itu juga meminta sertifikasi halal pada hotel, restoran dan usaha lainnya yang telah memenuhi ketentuan ditampilkan secara jelas agar mudah dikenali wisatawan.
Selain itu, aspek kebersihan, sanitasi, fasilitas ibadah, rumah potong hewan, juru sembelih halal (Juleha), serta kepastian kehalalan bahan pangan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dengan BPJPH dan pelaku usaha.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti catatan Tim penilai IMTI. Ia menegaskan pariwisata ramah muslim merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya dinas pariwisata, terlebih setiap aparatur pemerintah juga memiliki peran sebagai bagian dari wajah pariwisata Sumatera Barat.
“Walaupun ini leading sector-nya dinas pariwisata, tapi perangkat daerah lain juga punya peran untuk mensukseskan ini,” tegas Mahyeldi.
Ke depan, Pemprov Sumbar juga menyiapkan berbagai agenda untuk memperkuat daya tarik daerah sebagai destinasi wisata internasional, termasuk agenda olahraga antarnegara serumpun pada 2027 dan berbagai kegiatan terkait kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA).
Seluruh upaya tersebut, kata Mahyeldi, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Jadi kita ingin pariwisata ini tumbuh, wisatawannya bertambah, tetapi yang paling penting masyarakat kita juga ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” pungkas Mahyeldi.
Kunjungan Tim Penilai IMTI Award 2026 tersebut merupakan bagian dari rangkaian penilaian untuk memotret dan mengevaluasi kesiapan serta kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat.
Penilaian dilakukan oleh Enhaii Halal Tourism Center Politeknik Pariwisata NHI Bandung bersama Crescent Rating dengan mengacu pada standar Global Muslim Travel Index (GMTI). (h/fzi)
