“Jika tuntutan dugaan tidak jelas, kita tidak bisa menyalahkan pemko, maka terlebih dahulu harus disiapkan bukti yang jelas. Kami mengajak OKP, komunitas, hingga ormas yang memiliki keinginan tapi tidak terealisasi agar berdiskusi dengan KNPI,” ujarnya.
Sebelumnya, sekelompok pemuda menggelar aksi demonstrasi penurunan Pj Wali Kota Pariaman, Roberia, di depan gedung Balaikota Pariaman, Senin (27/5). Aksi demonstrasi dimulai pada pukul 15.30-17.20 WIB
Mereka protes atas kebijakan yang ditetapkan oleh Penjabat Wali Kota Pariaman selama masa kepemimpinannya. Kelompok ini beranggapan, kebijakan Pj mengancam kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman.
Salah satu tuntutan aksi yang mereka orasikan berhubungan dengan SK Pj Wali Kota tentang penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua aksi, Aldino menyebut, SK tersebut membatasi OPD mengelola keuangan untuk kegiatan di luar gaji dan belanja pegawai. (*)
