“Jangan sampai pengusaha yang menjalankan bisnis kemudian ketika mengalami persoalan usaha langsung dianggap korupsi. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim usaha,” ujarnya.
Selain itu, ia mempertanyakan hasil audit yang dijadikan dasar dalam perkara tersebut. Menurutnya, auditor seharusnya turut memperhitungkan adanya perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati para pihak sebelum BSN ditetapkan sebagai tersangka.
“Audit harus melihat keseluruhan peristiwa hukumnya, termasuk restrukturisasi yang sudah memiliki kekuatan hukum. Jangan hanya mengambil sebagian fakta lalu mengabaikan keseluruhan perjanjian,” katanya.
Kuasa hukum BSN juga mengaku akan kembali menguji sejumlah alat bukti dan keterangan saksi dalam proses persidangan, termasuk terhadap saksi yang menurut mereka memiliki persoalan terkait kapasitas memberikan keterangan. (*)
