Oleh : Endang Pribadi
PADANG – Seorang ayah tersenyum bangga ketika mengetahui anaknya diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian keluarga. Di sela kebahagiaan itu, ia memberi nasehat sederhana kepada buah hatinya. Belajar yang baik, cepat tamat, jangan banyak tingkah. Ada satu pesan yang diulang berkali-kali.
“Jangan jadi aktivis ya nak. Jangan neko-neko. Kuliah yang benar. Ingat, UKT mahal.”
Kalimat itu terdengar biasa. Namun di balik nasihat seorang ayah, tersimpan tragedi kecil yang sedang berlangsung di banyak rumah tangga Indonesia. Mahalnya pendidikan tinggi secara perlahan sedang mengubah kampus dari ruang pembebasan menjadi ruang ketakutan.
Sang ayah tak pernah menceritakan bahwa dirinya dahulu seorang aktivis kampus. Ia pernah turun ke jalan, berdiskusi hingga larut malam, memperdebatkan kebijakan publik, dan menghabiskan masa kuliahnya lebih lama karena memilih aktif berorganisasi. Pada akhir 1990-an, itu masih mungkin dilakukan. Biaya kuliah murah, bahkan uang saku tambahan bisa diperoleh dari membantu riset dosen bisa menutupi biaya semesteran jika bagi harian hanya seribu sehari.
Kini situasinya berubah drastis. Mahasiswa hari ini tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga dituntut efisien. Salah langkah, semester bertambah. Semester bertambah, biaya membengkak. Dalam situasi seperti itu, aktivisme menjadi kemewahan yang tidak semua orang mampu beli. Tragis.
Mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bukan sekadar soal angka pembayaran per semester. Ia telah berubah menjadi instrumen penyaring sosial. Mereka yang berasal dari keluarga mapan mungkin masih punya ruang untuk gagal, mencoba, aktif organisasi, atau memperpanjang studi beberapa semester. Tetapi mahasiswa kelas menengah dan menengah bawah sering kali tidak memiliki privilese itu.
Kelompok mahasiswa dari ekonomi menengah yang justru terjepit. Mereka di cap terlalu “mampu” untuk menerima bantuan seperti KIP Kuliah, tetapi terlalu berat untuk membayar UKT tinggi, biaya hidup, tempat tinggal, buku, transportasi, hingga kebutuhan digital kampus. Kelas menengah Indonesia hidup dalam paradoks, terlihat stabil dari luar, tetapi rapuh dari dalam. Menyedihkan.
Ketika kebutuhan pokok naik, daya beli tergerus inflasi, rupiah melemah terhadap dolar, sementara kenaikan pendapatan berjalan lambat, maka pendidikan tinggi yang terus mahal menjadi tekanan baru dalam ekonomi keluarga.
Di titik inilah kampus mulai kehilangan salah satu fungsi terpentingnya, yaitu melahirkan warga negara yang kritis.
Mahasiswa aktivis sering diberi stigma negatif. Mereka dicap urakan, sulit lulus, pembuat gaduh, bahkan dianggap ancaman bagi masa depan akademik. Narasi ini sangat berbahaya karena secara perlahan membentuk ketakutan kolektif, menjadi mahasiswa baik adalah menjadi mahasiswa yang diam.
Padahal sejarah Indonesia justru menunjukkan sebaliknya. Kampus tumbuh sebagai ruang dialektika, tempat lahir kritik sosial, dan laboratorium demokrasi.
Masyarakat kritis akan memandang mahalnya biaya pendidikan tentu membuat demokrasi kampus ikut mahal.
Fenomena ini semakin terasa sejak sejumlah perguruan tinggi negeri memperoleh otonomi lebih luas melalui skema PTN-BH. Otonomi memang memberi fleksibilitas pengelolaan kampus, tetapi di banyak kasus juga diikuti kenaikan UKT, Iuran Pengembangan Institusi (IPI), uang pangkal, dan berbagai biaya tambahan lainnya terutama di jalur PTN mandiri.
Ironinya, jalur mandiri di banyak PTN kini bisa lebih mahal dibanding sebagian perguruan tinggi swasta.
Pertanyaannya sederhana sempat terpikirkan, jika akses pendidikan tinggi semakin ditentukan kemampuan ekonomi, apakah kampus masih bisa disebut ruang meritokrasi?
Mahalnya UKT pada akhirnya bukan hanya persoalan administrasi pendidikan. Ia adalah persoalan demokrasi. Sebab demokrasi membutuhkan partisipasi, keberanian bersuara, dan ruang aman untuk berpikir kritis. Semua itu membutuhkan waktu. Dan waktu, bagi mahasiswa hari ini, demokrasi semakin mahal harganya.
Pastinya, semakin banyak orang tua kini berkata kepada anak-anak mereka. Cepat tamat, jangan banyak bicara.
Tanpa kita sadari, kalimat itu adalah tanda demokrasi kampus dibayar terlalu mahal. (*)
