Penolakan yang dilancarkan mahasiswa UIN ini bergulir di tengah isu krisis kepercayaan publik terhadap keberpihakan Mahyeldi dan Pemprov Sumbar dalam perlindungan pulau kecil terluar di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta sejumlah isu krusial daerah lainnya.
Mahasiswa menegaskan akan terus berada di garda terdepan untuk mengawal kebijakan pemerintah yang investor sentris dan dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak UIN Imam Bonjol Padang belum mengeluarkan keterangan resmi apakah tetap mengundang Gubernur dalam agenda PBAK 2025.
Sementara itu, Pemprov Sumbar juga belum memberikan respons terkait gelombang penolakan mahasiswa di Kampus UIN ini. (*)
