Oleh: Muhammad Nazri Janra (Dosen Departemen Biologi Fakultas MIPA Unand)
Ada satu hal yang berbeda terasa oleh kebanyakan warga Kota Padang pada hari Senin, 3 Agustus 2026. Hujan yang “hanya” berlangsung beberapa jam sejak dari tengah hari tersebut telah menimbulkan banyak masalah terkait dengan surplus air di banyak tempat di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat ini.
Mulai dari banjir bandang di beberapa daerah aliran sungai (DAS) yang menghiliri kawasan kota. Daerah-daerah seperti Kuranji, Air Pacah, Lubuk Minturun, Tunggul Hitam, dan Sungai Sapih menjadi beberapa contoh kawasan terdampak parah oleh bencana hidrologis.
Sementara, di kawasan Kota Padang sendiri, genangan air yang mencapai tinggi lebih dari setengah meter justru terjadi pada pada banyak kawasan yang sebelumnya terbilang aman meskipun hujan berlangsung lama. Terutama di kawasan padat penghuni dan sentra aktivitas penduduk, termasuk ruas-ruas jalan utama.
Jika ada yang mau menghitung, sangat mungkin terdapat kerugian materiil yang tidak sedikit, mengingat hal ini terjadi dalam rentang waktu ‘rush hour’ dimana orang masih banyak beraktivitas di luar rumah.
Bencana hidrologis singkat di awal Agustus tersebut untungnya tidak berlanjut sampai malam harinya. Tapi, secara ekologis bencana tersebut memiliki makna yang cukup besar, terutama dalam kerangka untuk menghadapi potensi bencana-bencana hidrologis serupa dan lainnya di masa yang akan datang.
Apalagi secara geografis telah dikonfirmasi bahwa Padang dan wilayah Sumbar lainnya yang ada di garis pantai barat Pulau Sumatera memiliki anomali iklim yang sewaktu-waktu dapat menghadirkan curah tinggi, meskipun sedang berada dalam musim kering.
Posisinya yang menghadap ke perairan terbuka Samudera Hindia di sisi Timur dan dipagari oleh deretan perbukitan dengan ketinggian lebih dari seribu meter di bagian baratnya. Dengan kondisi seperti ini, presipitasi (pembentukan uap air yang akan menjadi awan) dapat tetap terjadi sepanjang tahun pada kawasan samudera dan sangat mungkin menjadi hujan jika awan yang terbentuk membentur barisan perbukitan tadi. Dengan kata lain, bencana hidrologis untuk Padang dan kawasan lain di garis pantai Barat Sumatera sangat mungkin terjadi setiap saat.
Kesiapan menghadapi bencana hidrologis menjadi suatu keniscayaan dan integral dari dinamika kehidupan di wilayah-wilayah seperti Kota Padang. Tetapi berkaca dari bencana barusan, nampaknya banyak yang harus kita evaluasi agar kesiapsiagaan tadi dapat terus ditingkatkan. Yang paling menyolok tentunya banjir bandang pada beberapa DAS utama Kota Padang tadi, yang sebenarnya sudah berlangsung sejak sebelum banjir besar Desember 2025 melanda Sumbar dan kawasan lain Sumatera.
Kawasan ini bisa dikatakan sebagai zona hulu dalam skema kesiagaan bencana hidrologis, karena umumnya berpusat pada daerah perbukitan yang menjadi titik pangkal dari sejumlah DAS di Kota Padang. Masalah utama pada zona ini adalah menjaga integritas kawasan resapan air (water catchment area) yang terus dihantui oleh illegal logging, land-encroachment dan perubahan fungsi lahan ke bentuk non-hutan.
Semua ini menghilangkan kemampuan tanah untuk optimal dalam menyerap air hujan yang jatuh dan mencegah potensi gerusan yang dibawa oleh aliran air yang terbentuk setelahnya. Bencana banjir besar akhir tahun lalu, serta bencana hidrologis dadakan baru-baru ini mengindikasikan bahwa para pemangku kebijakan memiliki PR besar untuk dapat mengembalikan optimalitas fungsi zona ini.
Kawasan hunian di Kota Padang yang berpusat pada area dataran rendah dan mencapai 15 persen dari total luas kota yang mencapai 69.496 hektare, juga patut mendapatkan perhatian dalam skema antisipasi kebencanaan hidrologis. Terutama sekali dalam pengembangan area berpenghuni yang bergerak massif ke arah utara dan timur dari pusat kota (terutama di Kecamatan Koto Tangah).
Pembangunan perumahan, disertai dengan beragam fasilitas telah menghilangkan kawasan resapan air dalam bentuk rawa, sawah dan beberapa tipe habitat semi-alami lainnya. Diperburuk lagi dengan kurangnya pemeliharaan struktur dan infrastruktur yang berperan dalam mengalirkan kelebihan air di saat hujan, berakibat pada mudahnya terbentuk genangan air pada fasilitas jalan, perumahan dan sebagainya seperti yang kita lihat pada hari Senin kemaren.
Ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah, sehingga pada saat hujan biasanya selokan, bandar, sungai sampai ke muara akan banyak ditemukan akumulasi sampah plastik dan materi non-organik lain yang memperburuk kemampuan melalukan air.
Selain tindakan pemeliharaan yang kontinu, PR besar untuk zona hunian ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Selain itu, optimalitas resapan air hujan pada kawasan ini juga dapat dilakukan dengan memperbesar potensi permeabilitas dari jalur dan kawasan hijau yang banyak tersebar dalam ukuran kecil di antara struktur buatan manusia.
Satu lagi potensi yang mungkin bisa digunakan untuk meminimalkan dampak bencana hidrologis adalah menjaga kuantitas kawasan gambut yang masih dimiliki oleh Kota Padang. Sebesar 2 persen atau 4000 hektare dari luasan kawasan kota termasuk ke dalam tipe lahan tersebut. Gambut Kota Padang dominan berada di kawasan pesisir pantai, selain yang juga terdapat pada kawasan rawa seperti Air Pacah dan lahan basah lainnya.
Meski secara proporsional kecil, tetapi gambut sangat penting karena kemampuannya menyerap air sampai 13 kali lipat dari volume asalnya. Sayangnya, kawasan gambut justru paling terancam oleh alih fungsi lahan.
Sama dengan dua zona yang sudah dibahas sebelumnya, memang sangat dibutuhkan konsistensi dari para pemangku kebijakan untuk setidaknya dapat mempertahankan kondisi dari masing-masing zona yang ada sekarang sebelum mulai perlahan-lahan memperbaikinya. Dan tentunya juga dengan terus meningkatkan kesadaran lingkungan dari para penghuni kota, karena apapun yang dilakukan untuk mencegah bencana hidrologis tidak akan berhasil tanpa peran serta manusia yang ada di dalamnya. (*)
