PADANG, HARIANHALUAN.ID — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat aktivitas ekonomi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) terus bangkit. Ini terlihat dari kembali berfungsinya pasar rakyat, meningkatnya akses pembiayaan usaha, hingga berjalannya aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak.
“Aktivasi pasar rakyat itu di Aceh sudah 90 persen, kemudian di Sumut dan Sumbar sudah 100 persen,” ujar Juru Bicara (Jubir) Satgas PRR, Amran saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (5/10).
Menurut Amran, kembali berfungsinya pasar rakyat menjadi salah satu indikator bahwa kegiatan perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih. Pergerakan tersebut juga terlihat dari aktivitas pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Per 5 Oktober 2026, kata Amran, tercatat sebanyak 121.984 debitur KUR di Aceh, 44.049 debitur di Sumut, dan 27.670 debitur di Sumbar. Data tersebut menunjukkan masyarakat mulai kembali mengakses pembiayaan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya.
“Ini menandakan bahwa program yang sudah bergerak, masyarakat sudah mulai bangkit kembali dalam perekonomian,” kata Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri itu.
Selain perdagangan dan pembiayaan, aktivitas UMKM juga terus bergerak. Hingga 26 Agustus 2026, tercatat sebanyak 40.634.395 transaksi UMKM melalui perdagangan elektronik.
Pemulihan ekonomi masyarakat juga didukung melalui penyaluran bantuan. Penyaluran tersebut terus dikawal untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama proses pemulihan pascabencana.
Pada sektor pertanian, pemulihan lahan sawah juga terus dilakukan. Di Aceh, konstruksi pemulihan telah mencapai 56,71 persen atau 17.844 hektare. Di Sumut, pemulihan telah mencapai 96,57 persen atau 7.085 hektare, sedangkan di Sumbar telah mencapai 100 persen atau 3.902 hektare lahan terdampak.
Pemulihan juga mencakup sektor kelautan dan perikanan, antara lain melalui pemulihan budi daya ikan, bantuan perikanan tangkap, rehabilitasi tambak seluas 10,88 hektare, serta penguatan pengolahan dan pemasaran ikan melalui bantuan sarana pendukung.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak terus berlangsung secara bertahap. Satgas PRR akan terus mengawal pemulihan berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pembiayaan usaha, UMKM, pertanian, hingga kelautan dan perikanan, agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan secara berkelanjutan.
Dorong UMKM Naik Kelas
Sebelumnya, Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza menegaskan, pemulihan UMKM pascabencana merupakan bagian dari mandat pemerintah yang membutuhkan penanganan serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Kementerian UMKM sebagai leading sector dalam penguatan UMKM memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengusaha terdampak memperoleh dukungan yang dibutuhkan, tidak hanya untuk kembali menjalankan usaha, tetapi juga mengembangkan usahanya agar semakin tangguh dan berdaya saing.
“Dampak bencana terhadap UMKM dan bagaimana mengantisipasinya justru menjadi tantangan paling berat setelah bencana terjadi. Karena itu, kami hadir untuk memastikan pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan agar bisa memulai kembali usahanya dan menjaga keberlanjutannya,” ujar Helvi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Kampus Universitas Andalas, Padang, Jumat (2/10) lalu.
Helvi menyampaikan, pemerintah telah memberikan dukungan kepada UMKM terdampak bencana melalui bantuan Presiden. Khusus di Sumbar, bantuan tersebut menjangkau sekitar 38 ribu UMKM dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Bantuan harus menjadi bagian dari proses pemberdayaan dan pemulihan usaha sehingga pengusaha UMKM dapat kembali menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, pemulihan usaha pascabencana membutuhkan dukungan yang menyeluruh. Pengusaha UMKM tidak hanya menghadapi kerusakan alat produksi dan kehilangan persediaan, tetapi juga harus membangun kembali basis pelanggan, memperluas pasar, dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Oleh karena itu, pendampingan diarahkan untuk membantu pengusaha UMKM memperbaiki kualitas produk, meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat pemasaran, serta memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah Kementerian UMKM dalam memperkuat usaha masyarakat yang terdampak bencana.
Menurut Mahyeldi, penguatan UMKM merupakan langkah strategis bagi Sumbar, karena sektor tersebut memiliki peran besar dalam menopang perekonomian daerah sekaligus menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Sumbar memiliki hampir 750 ribu UMKM. Jika satu UMKM menopang satu keluarga dengan rata-rata lima orang, maka hampir empat juta masyarakat kita bergantung pada aktivitas ekonomi UMKM. Ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan sektor UMKM bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai pendampingan terhadap UMKM terdampak bencana menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat membenahi sekaligus membangun kembali usahanya. Menurutnya, proses pemulihan tersebut membutuhkan kerja bersama dan kolaborasi seluruh pihak.
Mahyeldi juga mengapresiasi kehadiran jajaran Kementerian UMKM dalam kegiatan tersebut sebagai wujud dukungan langsung pemerintah pusat terhadap pengusaha UMKM di Sumbar dalam membangun kembali usaha dan sumber penghidupan mereka.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, serta mitra strategis lainnya, Kementerian UMKM terus memperkuat ekosistem pendampingan yang mampu menjawab kebutuhan pengusaha UMKM secara berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, pemulihan UMKM pascabencana di Sumatera Barat diharapkan tidak berhenti pada kembalinya aktivitas usaha, tetapi berlanjut pada peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan ekonomi, serta penguatan daya saing produk lokal sebagai bagian dari pemulihan ekonomi daerah. (*)
