Oleh : Basril Basyar (Dosen Pascasarjana Unand)
Pidato Presiden Prabowo akhir-akhir ini sering kontroversial, menimbulkan kebingungan dan gejolak di tengah masyarakat. Apa yang disampaikan kadang-kadang tidak relevan dengan kehidupan bangsa. Bahkan terkesan tidak dipikirkan secara matang dan mendalam, sehingga menimbulkan rasa tidak empati.
Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Republik Indonesia, Presiden harus bicara dan berkata hati-hati. Setiap kata dan kalimat yang disampaikan mesti terukur. Ia harus dapat memastikan dampak yang timbul dari setiap kalimat yang ia ucapkan.
Pidato Presiden harus berisi dengan persoalan-persoalan penting yang sedang dan akan dihadapi bangsa dan negara. Pidato itu juga menawarkan solusi dari segala persoalan yang terjadi saat ini. Ia juga mampu membangun partisipasi dari masyarakat secara luas.
Bahkan seorang presiden juga mampu memberikan spirit yang menyala. Begitu mendengar pidato presiden, rakyat akan serta merta mengangkat senjata, melawan musuh dan mempertahankan kedaulatan negara.
Lihatlah Presiden Soekarno. Betapa hebat ia membangkitkan semangat perjuangan anak-anak bangsa. Ketika Soekarno berpidato, rakyat serius mendengarkan pidatonya. Orator yang disegani bangsa-bangsa di dunia.
Sesuai zamannya orasi seorang Soekarno memang selalu ditunggu. Di tengah susah kehidupan. Masih tinggi angka kemiskinandan pengangguran. Hidup penuh kesulitan, rakyat masih ingin bergerak dan berjuang membela bangsanya.
Era kepemimpinan Soeharto beda lagi. Soeharto sangat diakui Rakyat. Semasa kepemimpinan Soeharto kehidupan terasa lebih baik. Korupsi dapat ditekan secara maksimal. Jarang, seorang pejabat berhadapan dengan masalah hukum karena mencuri uang negara.
Lalu bagaimana dengan pidato Presiden Prabowo. Pidatonya akhir-akhir ini sering berisi kata dan kalimat yang keluar secara spontanitas. Terkadang sudah masuk ke wilayah lain yang sebenarnya bukan konteks yang perlu disampaikan
di hadapan publik atau disiarkan secara live
Prabowo juga melabel seseorang atau kelompok dengan istilah-istilah yang menyakitkan. Lihatlah ketika Prabowo pidato pada puncak peringatan Hari Lahir ke-28 PKB di Jakarta Convention Center pada 23 Juli 2026.
Presiden mengatakan bahwa “londo ireng” masih ada hingga sekarang, tetapi memakai baju lain. Ia mengaitkannya dengan pihak-pihak yang menurutnya lebih mengabdi kepada kepentingan asing, bangsa lain dari pada kepentingan Indonesia.
Dalam bagian pidato yang sama, ia juga menyinggung wartawan, pengamat, dan LSM yang dinilai terus menyebarkan narasi negatif tentang Indonesia.
Pelabelan tersebut merendahkan, mengecilkan dan mendelegitimasi profesi dan kerja-kerja jurnalis di lapangan.
Apalagi istilah tersebut memiliki konotasi yang dianggap berkhianat, membelot, atau lebih membela kepentingan asing dibandingkan bangsa sendiri.
Dalam konteks sejarah Indonesia, “londo ireng” merupakan istilah peyoratif yang digunakan untuk menyebut orang Indonesia yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda atau bekerja untuk kepentingan kolonial sehingga dipandang mengkhianati bangsanya sendiri.
Tuduhan seperti itu mengemuka dalam acara-acara resmi dan penting. Bahkan juga disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden. Pasti didengar, disimak masyarakat secara luas. Kondisi ini tidak menguntungkan kehidupan bangsa.
Ketika pertemuan dengan jajaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia pidato Presiden juga kontra produktif. Sempat tidak dapat diakses di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Siaran langsung pidato Presiden Prabowo Subianto mendadak terputus saat ia membahas kepemilikan senjata nuklir Iran dan potensi perlombaan senjata di Timur Tengah. Video pertemuan dengan jajaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut sempat tidak dapat diakses di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Terputus saat ia membahas kepemilikan senjata nuklir Iran dan potensi perlombaan senjata di Timur Tengah. Ketika kembali, bagian pembahasan mengenai nuklir Iran tidak terdapat dalam rekaman itu. Isi pidato yang menyangkut nuklir negara-negara lain, jelas sangat sensitif. Masih untung ada petugas istana yang paham dan cekatan, sekalian mengambil antisipasi.
Bila kita secara runut dan seksama, peristiwa-peristiwa kontroversial sering terjadi. Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP)—forum inisiatif perdamaian internasional terkait Gaza yang diprakarsai Amerika Serikat—menimbulkan berbagai kontroversi, kritik, serta dugaan kejanggalan diplomatik dari berbagai kalangan pengamat dan masyarakat sipil.
Sikap Indonesia jelas mendukung kemerdekaan Palestina, sebuah negara yang berdaulat. Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena kebijakan negaranya menjajah negara berdaulat, bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 1945.
Israel jelas didukung Amerika Serikat. Ketika BoP didirikan, diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tahu-tahunya Indonesia bergabung jadi anggota. Kebijakan ini menimbulkan banyak protes, walaupun dijelaskan oleh pemerintah bahwa dengan menjadi anggota BoP justru akan semakin leluasa Indonesia berperan membela kepentingan Palestina. Tetapi sekali lagi sulit dipercaya.
Melihat gaya pidato dan kebijakan Prabowo selama hampir dua tahun pemerintahan, nampaknya sudah perlu dijadikan pelajaran. Hai… Presiden, berpidatolah dengan konsep sehingga terukur apa yang akan disampaikan. Pidato spontan, ceplas-ceplos, tidak fokus sudah saatnya dihentikan.
Ada banyak staf di Istana Negara yang piawai menyiapkan konsep dan pidato. Diharapkan ke depan muncul suasana sejuk, kondusif dan produktif. Isi pidatopun bernas dan relevan dengan konteks persoalan. Semoga. (*)
