PADANG, harianhaluan.id — Persaingan global, rendahnya daya saing riset, hingga belum optimalnya keterhubungan kampus dengan dunia industri masih menjadi tantangan besar pendidikan tinggi Indonesia. Kondisi itu menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Negeri Padang (UNP) Tahun Anggaran 2027 yang dibuka Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Setiawan, di Auditorium UNP, Jumat (8/5/2026).
Rapat kerja tersebut menjadi momentum penting bagi UNP dalam menyusun strategi menghadapi perubahan besar di sektor pendidikan tinggi. Di tengah tuntutan transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045, perguruan tinggi dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga mampu melahirkan inovasi dan solusi nyata bagi masyarakat.
Kegiatan itu dihadiri Ketua Majelis Wali Amanat (MWA), Ketua Senat Universitas, para dekan dan direktur, senior eksekutif, dosen, hingga tenaga kependidikan di lingkungan UNP. Kehadiran seluruh unsur pimpinan kampus mencerminkan keseriusan universitas dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan daya saing kelembagaan.
Dalam sambutannya, Rektor UNP Krismadinata menegaskan bahwa tantangan pendidikan tinggi saat ini tidak bisa dijawab dengan pola kerja biasa. Karena itu, UNP menetapkan tiga fokus utama dalam program kerja 2027, yakni penyusunan program yang lebih terarah dan berdampak, peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen, serta peningkatan jumlah lulusan tepat waktu yang terserap dunia kerja.
Menurut Krismadinata, kualitas dosen masih menjadi persoalan mendasar yang harus diperkuat. Di tengah persaingan global dan tuntutan internasionalisasi kampus, UNP menargetkan memiliki seribu dosen bergelar doktor pada tahun 2029 melalui berbagai program beasiswa studi lanjut dan penguatan jejaring akademik.
“Kami harap tips dan trik dari Pak Sesdirjen bagaimana cara untuk menggapai itu semua,” ujar Krismadinata. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pencapaian target peningkatan kualitas SDM tidak dapat dilakukan sendiri oleh perguruan tinggi tanpa dukungan kebijakan dan kolaborasi dari pemerintah pusat.
Dalam paparannya, Setiawan menilai pendidikan tinggi nasional masih menghadapi persoalan struktural yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah belum optimalnya otonomi perguruan tinggi dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan daerah maupun industri.
Selain itu, hasil riset di banyak perguruan tinggi dinilai belum memberikan dampak luas bagi masyarakat dan dunia usaha. Banyak penelitian berhenti pada publikasi akademik tanpa mampu dihilirisasi menjadi produk inovasi yang bernilai ekonomi dan sosial.
Masalah lain yang turut disoroti adalah masih lemahnya integrasi antara kampus dan industri. Menurut Setiawan, hubungan kedua sektor tersebut belum berjalan optimal sehingga lulusan perguruan tinggi sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.
Ia juga mengingatkan adanya kesenjangan mutu pendidikan tinggi antarwilayah di Indonesia. Ketimpangan kualitas perguruan tinggi antara daerah maju dan wilayah lain dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan agar akses pendidikan berkualitas lebih merata.
Setiawan menambahkan, tantangan pendidikan tinggi tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari persaingan global. Hal itu terlihat dari rendahnya posisi Indonesia dalam indeks Tertiary Inbound Mobility UNESCO 2023 yang mengukur daya tarik perguruan tinggi terhadap mahasiswa asing.
Menurutnya, rendahnya jumlah mahasiswa asing di Indonesia menunjukkan bahwa internasionalisasi perguruan tinggi nasional masih belum kompetitif dibandingkan negara lain di kawasan Asia. Untuk mengatasi hal itu, kementerian sedang menyiapkan pembentukan Pusat Pengelolaan Mahasiswa Asing serta memperkuat kerja sama internasional.
Dalam konteks transformasi pendidikan tinggi, Setiawan menegaskan pentingnya keselarasan antara rencana strategis kementerian dengan kebijakan yang dijalankan perguruan tinggi. Ia memaparkan 11 indikator kinerja utama perguruan tinggi, mulai dari serapan lulusan, jumlah dosen bereputasi internasional, publikasi Scopus dan Web of Science, hingga luaran kerja sama dengan industri dan startup.
Ia juga memaparkan program prioritas Hilirisasi Riset: Technopreneurs sebagai salah satu solusi untuk menjawab persoalan rendahnya dampak riset nasional. Program yang ditargetkan berjalan hingga 2029 itu diarahkan untuk menciptakan 4.512 perusahaan rintisan, menyerap sekitar 1,75 juta tenaga kerja, dan berkontribusi Rp192,8 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Melalui Raker PTNBH UNP 2027, perguruan tinggi diharapkan tidak lagi sekadar menjadi pusat pendidikan, tetapi juga motor penggerak inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Forum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan pendidikan tinggi ke depan semakin kompleks dan membutuhkan kolaborasi kuat antara kampus, pemerintah, industri, dan masyarakat. (h/isr)
