SILUNGKANG, HARIANHALUAN.ID — Setelah melalui perjalanan panjang dan proses yang cukup berarti bagi masyarakat, Surau Tepi Air Silungkang resmi berubah status menjadi Masjid Tepi Air Silungkang.
Peresmian tersebut dilaksanakan pada Senin 14 September 2026, dan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra.
Perubahan status rumah ibadah tersebut bukan sekadar pergantian nama. Di baliknya terdapat perjalanan panjang yang bermula dari kebutuhan masyarakat terhadap tempat ibadah yang lebih luas, terutama sejak pandemi Covid-19 melanda.
Ketua Masjid Tepi Air Silungkang, Dasril Munir, dalam sambutannya mengisahkan perjalanan Surau Tepi Air hingga akhirnya resmi menjadi masjid.
Ia menjelaskan, pada masa pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan berbagai pembatasan terhadap aktivitas yang melibatkan banyak orang, termasuk pelaksanaan ibadah. Kondisi tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Surau Tepi Air sebagai salah satu lokasi pelaksanaan salat Jumat dan salat Iduladha.
Seiring berjalannya waktu, jumlah jamaah yang datang ke Surau Tepi Air semakin bertambah. Kondisi tersebut kemudian memunculkan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan fungsi surau, agar dapat berkembang menjadi masjid.
“Awalnya karena Covid-19. Saat itu ada pengaturan dan pembatasan perkumpulan manusia, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Akhirnya Surau Tepi Air digunakan untuk salat Jumat dan juga salat Iduladha,” demikian inti penyampaian Ketua Masjid Tepi Air dalam sambutannya.
Menurutnya, semakin bertambahnya jumlah jamaah menjadi dorongan tersendiri bagi pengurus untuk berani mengambil langkah lebih besar.
“Karena semakin banyak jamaah, nyali pengurus juga harus ditingkatkan untuk mengembangkan surau ini menjadi masjid,” ucapnya.
Keinginan tersebut kemudian mendapat dukungan secara adat. Setelah melalui proses di tingkat nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang menyetujui perubahan status Surau Tepi Air menjadi Masjid Tepi Air Silungkang.
Proses tersebut kemudian mencapai salah satu tahapan penting pada 26 Juni 2026, ketika dokumen perubahan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra.
