Oleh : Pramono (Guru Besar Kajian Manuskrip Universitas Andalas)
Ada kesalahan lama dalam membaca sejarah Asia Tenggara: kita meragukan makna Suvarnadvipa. Padahal sejak awal istilah ini tidak pernah kabur. Dalam tradisi India kuno, dalam catatan pelayaran, dan dalam jaringan perdagangan lintas samudra sebelum Masehi, Suvarnadvipa menunjuk pada sesuatu yang sangat konkret, sebuah pulau yang dikenal karena emasnya. Ini bukan metafora. Ini pengetahuan praktis para pelaut yang dibentuk oleh pengalaman di jalur dagang yang teruji. Ketika sumber-sumber sejak abad VII semakin konsisten menyebutnya, arah rujukan itu menjadi jelas. Suvarnadvipa adalah Sumatera.
Masalahnya bukan kekurangan bukti, melainkan cara membacanya. Kita terlalu lama tunduk pada konstruksi peta klasik yang keliru, terutama warisan pembacaan atas Ptolemy. Dari sana lahir asumsi bahwa “Semenanjung Emas” adalah Semenanjung Melayu. Padahal pembacaan ulang sumber justru menunjukkan sebaliknya. “Pulau Emas” itu bukan semenanjung, melainkan sebuah pulau besar dengan kekayaan logam mulia yang nyata, Sumatera.
Bukti itu bahkan lebih tegas dalam tradisi lokal. Prasasti Dharmasraya tahun 1286 mencatat arca Amoghapasa dibawa dari Jawa ke Swarnabhumi dan didirikan di Dharmasraya. Swarnabhumi berarti tanah emas. Ini bukan simbol kosong, melainkan pernyataan geopolitik tentang wilayah yang dikenal dan dikuasai sebagai pusat kekayaan. Menyebut Sumatera sebagai Suvarnadvipa bukan penafsiran baru, melainkan pengembalian pada makna yang sejak awal sudah jelas.
Jejak Tanah Emas di Dharmasraya
Makna itu menemukan bentuk konkret di Dharmasraya. Wilayah ini berada di sepanjang Sungai Batanghari; sungai besar yang sejak lama menjadi penghubung pedalaman dan pesisir timur Sumatera. Ia terhubung dengan kawasan Sijunjung dan Solok Selatan dalam satu sistem sungai yang membentuk jalur distribusi alamiah. Di sepanjang aliran inilah manusia bergerak, barang diperdagangkan, dan emas mengalir mengikuti arus.
Sungai pada masa itu bukan sekadar bentang alam. Ia adalah infrastruktur peradaban. Dari hulu ke hilir, ia membawa kekayaan yang membentuk jaringan ekonomi lintas wilayah. Di sinilah Dharmasraya menemukan relevansinya.
Pada abad XIII, Dharmasraya menjadi pusat Kerajaan Melayu. Keputusan ini bukan kebetulan. Ia lahir dari logika sederhana: siapa menguasai sungai, ia menguasai distribusi. Siapa menguasai distribusi, ia mengendalikan kekayaan. Dalam kerangka inilah Sumatera dikenal sebagai Pulau Emas. Bukan karena legenda, tetapi karena peran nyata dalam ekonomi regional dan global.
Kekayaan ini pula yang menarik dunia luar. Sejak perdagangan India hingga masa kolonial, Sumatera terus menjadi tujuan karena emasnya. Para pedagang datang untuk membeli. Kekuasaan datang untuk menguasai. Emas tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga menentukan arah sejarah.
Ketika Emas Menjadi Luka
Namun sejarah tidak berhenti pada kejayaan. Di wilayah yang sama, terutama di sepanjang aliran sungai di Sijunjung, Solok Selatan, dan Dharmasraya, kita menyaksikan perubahan yang mengkhawatirkan. Pertambangan emas yang marak, sering tanpa pengelolaan profesional, telah mengubah wajah alam secara drastis. Sungai yang dahulu menjadi nadi kehidupan kini mengalir keruh, membawa lumpur dan limbah penambangan.
Perubahan ini menyentuh inti kehidupan. Dalam catatan lama, Sungai Batanghari dihuni lebih dari seratus jenis ikan. Itu bukan sekadar data ekologis, melainkan tanda keseimbangan. Kini, keseimbangan itu goyah. Air tercemar, ikan menghilang, dan masyarakat kehilangan sumber penghidupan.
Dampaknya meluas. Nelayan kehilangan tangkapan. Warga kesulitan air bersih. Relasi manusia dan lingkungan menjadi rapuh. Sungai yang dahulu menjadi pusat kehidupan berubah menjadi sumber masalah. Dalam kondisi ini, emas yang dulu membawa kejayaan justru menghadirkan kerusakan.
Di sinilah ironi itu terasa nyata. Sumatera yang dikenal sebagai Suvarnadvipa kini menghadapi krisis akibat emas yang sama. Emas tidak berubah. Cara manusia memperlakukannya yang berubah.
Jika hari ini Sumatera masih disebut Suvarnadvipa, seharusnya itu bukan sekadar romantisme sejarah. Ia harus menjadi kesadaran untuk menjaga warisan. Kenyataannya, kita mewarisi tanah emas, tetapi mengelolanya seperti tanah tanpa masa depan. Sungai rusak, hukum lemah, dan eksploitasi berjalan tanpa kendali.
Ini bukan sekadar persoalan lingkungan. Ini persoalan politik sumber daya. Siapa diuntungkan, siapa dirugikan, dan siapa bertanggung jawab tidak boleh dihindari. Ketika emas terus diambil, sementara masyarakat kehilangan air bersih dan sumber hidup, yang terjadi bukan pembangunan, melainkan pemindahan beban dari kekayaan menjadi kerusakan.
Sejarah telah memberi legitimasi sebagai tanah emas. Namun legitimasi tidak otomatis menjadi kehormatan. Tanpa tata kelola yang adil dan berkelanjutan, ia berubah menjadi ironi. Mempertahankan Suvarnadvipa hari ini bukan soal identitas, tetapi soal keberanian politik untuk menghentikan kerusakan. Jika tidak, kita harus jujur. Suvarnadvipa tidak hilang karena emasnya habis, tetapi karena kebijaksanaan kita yang lebih dahulu habis. (*)
