“Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kita carikan solusi,” tegasnya.
Fadly menjelaskan, pemerintah akan menyesuaikan solusi dengan kondisi masing-masing warga. Jika masyarakat memiliki lahan yang dapat digunakan, pemerintah akan mengupayakan pembangunan rumah di lokasi tersebut. Sementara bagi warga yang tidak memiliki lahan, pemerintah menyediakan pilihan Huntap di tiga lokasi yang telah ditetapkan.
“Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kita tetapkan. Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota,” ujar Fadly.
Komitmen tersebut disampaikan Fadly di sela-sela penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Pemko Padang juga menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Padang sebesar Rp2 juta untuk setiap rumah terdampak. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp540 juta.
Selain bantuan tunai, warga juga menerima bantuan dari BNPB berupa sembako yang terdiri dari beras, gula, roti dan kebutuhan lainnya, serta hygiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat dan peralatan kebersihan.
Bantuan peralatan kebersihan dari Wakil Presiden RI juga diserahkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, Wipol dan sabun.
Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari penanganan awal pascabencana. Namun, bagi warga yang tinggal di kawasan dengan ancaman bencana berulang, pemerintah mendorong solusi jangka panjang melalui relokasi ke hunian yang lebih aman. (*)
