PADANG PANJANG, HARIANHALUAN.ID — Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra turut hadir dalam momentum bersejarah penguatan hukum di Sumatera Barat. Bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wawako menyaksikan peresmian 1.265 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan dan nagari se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (30/3).
Kehadiran Pemerintah Kota Padang Panjang dalam agenda ini menegaskan komitmen kota dalam memastikan seluruh kelurahan di Serambi Mekkah memiliki akses bantuan hukum yang setara dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Disela peresmian Posbankum tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang juga menerima penghargaan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kota Padang Panjang.
Usai peresmian, Wawako menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum di setiap kelurahan akan menjadi angin segar bagi warga Padang Panjang, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.
“Dengan adanya Posbankum ini, negara benar-benar hadir hingga ke tingkat kelurahan. Warga kita di Padang Panjang kini tidak perlu bingung lagi mencari pendampingan atau konsultasi hukum. Semuanya sudah didekatkan,” ujar Wawako Allex Saputra.
Sejalan dengan arahan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Wawako juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Di Padang Panjang, peran tokoh masyarakat, ninik mamak, dan alim ulama akan disinergikan dengan Posbankum untuk melakukan mediasi non-litigasi.
“Ini sangat relevan dengan budaya kita. Banyak persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui jalur mediasi dan musyawarah sebelum masuk ke ranah hukum formal. Posbankum akan menjadi fasilitator edukasi hukum tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya memang meminta seluruh Kepala Daerah untuk mengoptimalkan fungsi Posbankum. Merespons hal itu, Pemko Padang Panjang siap melakukan pengawasan dan dukungan agar Posbankum di setiap kelurahan benar-benar aktif memberikan manfaat nyata, bukan sekadar simbolis.
Peresmian ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat. Dengan resminya Posbankum ini, Padang Panjang optimis tingkat kesadaran hukum masyarakat akan terus meningkat, sejalan dengan visi tata kelola pemerintahan yang bersih dan melindungi rakyat. (*)
