Tim Pemeriksa Ad Hoc diketuai langsung oleh Sekda Provinsi Sumbar. Keanggotaannya terdiri dari Inspektur, Kepala BKD, serta Asisten II selaku atasan langsung dari yang bersangkutan.
“Insyaallah, proses pemeriksaan akan segera dimulai. Tim akan memeriksa seluruh fakta dan keterangan yang diperlukan secara objektif, kemudian memberikan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tutur Arry.
Arry menekankan bahwa Pemprov Sumbar tidak akan mentoleransi pelanggaran disiplin maupun etika yang terbukti dilakukan oleh aparatur. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan memberikan ruang agar pemeriksaan berjalan transparan serta tidak termakan spekulasi liar.
“Kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, tentu akan ada tindakan dan sanksi sesuai aturan. Prinsipnya, Pemprov Sumbar akan menegakkan disiplin dan menjaga integritas aparatur,” pungkasnya. (*)
