PADANG,HARIANHALUAN.ID– Penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Barat memicu sorotan tajam. Di tengah lonjakan ratusan titik panas (hotspot), alat pemantau kualitas udara di Kota Padang justru mengalami kerusakan total.
Perangkat Air Quality Monitoring System (AQMS) di depan Kantor Gubernur Sumbar dilaporkan mati total sejak pertengahan Juni 2026. Gangguan teknik ini mengakibatkan proses mitigasi dan pemantauan ancaman kabut asap di ibu kota provinsi terkendala.
Kondisi tersebut memantik reaksi keras dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat. Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Tomi Adam, menilai pemerintah daerah mengabaikan fasilitas publik yang krusial bagi keselamatan masyarakat.
“Bongkar saja lah alat pemantau kualitas udara itu. Gorden dan mikrofon konten canggih di rumah Wagub Sumbar mungkin lebih prioritas daripada peralatan penting itu,” sindir Tomi Adam tajam merespons persoalan tersebut dalam grup WhatsApp”Pulihkan Sumbar” Selasa (26/8/2026).
Tomi menyoroti skala prioritas pengalokasian anggaran daerah yang memang dinilai tidak berpihak pada kepentingan perlindungan lingkungan. Menurutnya, pengadaan gorden hingga peralatan mikrofon senilai Rp1,2 miliar untuk rumah dinas justru lebih didahulukan ketimbang perbaikan fasilitas vital masyarakat.
Secara teknis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi sebelumnya telah membenarkan terjadinya gangguan fatal pada perangkat pemantau udara utama di Kota Padang tersebut.
“Untuk AQMS Padang, memang tidak terkoneksi dengan sistem sejak 17 Juni,” ujar Tasliatul Fuadi kepada Haluan, Senin (24/8/2026).
Fuadi menjelaskan bahwa kerusakan berpusat pada layar touchscreen dan peralatan pemrosesan data pada panel utama yang tidak dapat menyala. Meski begitu, komponen pendukung lain seperti sistem pompa dan modem tercatat masih dalam kondisi aktif.
DLH Sumbar mengaku telah berupaya melakukan pembersihan genangan air hingga restart perangkat. Namun, langkah darurat tersebut gagal mengaktifkan kembali sistem pemrosesan data panel utama.
Persoalan ini sebenarnya telah dilaporkan oleh DLH Kota Padang kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sejak 23 Juni 2026. KLH/BPLH pun menyatakan Direktorat PPMU telah menandatangani kontrak perawatan dengan pihak ketiga. Namun, hingga memasuki akhir Agustus, jadwal perbaikan teknis untuk SPKUA Padang belum juga terealisasi.
Lantaran tak kunjung diperbaiki, DLH Sumbar kembali melayangkan surat permohonan perbaikan AQMS kepada Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH pada 19 Agustus 2026.
Matinya alat pemantau ini terjadi pada momen yang sangat krusial. Pemantauan via tiga satelit (NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20) mencatat lonjakan drastis 103 titik hotspot di Sumbar sepanjang 14 hingga 23 Agustus 2026.
Lonjakan puncak hotspot terjadi pada 22 Agustus 2026 dengan total 27 titik. Sebaran terbanyak berada di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 17 titik, disusul Pesisir Selatan 7 titik, Pasaman Barat 2 titik, dan Sijunjung 1 titik. Sehari setelahnya, 7 titik panas yang tersisa seluruhnya terkonsentrasi di Dharmasraya.
Kendati alat utama di Padang mati dan hotspot meningkat, Tasliatul Fuadi memastikan kualitas udara secara umum di Sumbar masih terkendali berdasarkan rujukan stasiun pemantau lain yang masih berfungsi.
