PADANG, HARIANHALUAN.ID – Ekonom ISEAI, Ronny P. Sasmita, menilai pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Triwulan I 2026 sebesar 5,02 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y) belum menunjukkan kondisi ekonomi yang benar-benar kuat. Menurutnya, capaian tersebut justru memperlihatkan ketertinggalan Sumbar dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen pada periode yang sama.
Ronny menyebut kondisi itu sebagai bentuk “retrogresi relatif”, yakni ketika perekonomian daerah melambat di saat ekonomi nasional bergerak lebih cepat. “Artinya, Sumbar tertinggal ketika lokomotif nasional sedang melaju kencang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sumbar saat ini lebih bersifat musiman dibanding struktural. Hal itu terlihat dari melonjaknya konsumsi rumah tangga hingga 7,76 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter/q-to-q) yang dipicu momentum Lebaran pada triwulan pertama 2026. Menurut Ronny, kenaikan tersebut berasal dari perputaran uang pemudik dan remitansi perantau, bukan karena meningkatnya pendapatan riil masyarakat secara organik.
“Ini lebih karena efek Lebaran. Uang beredar meningkat akibat belanja pemudik dan kiriman perantau, bukan karena fondasi ekonomi masyarakat yang semakin kuat,” katanya.
Di sisi lain, Ronny menyoroti kontraksi tajam pada pengeluaran konsumsi pemerintah yang mencapai minus 20,83 persen secara kuartalan. Ia menilai kondisi itu menunjukkan lemahnya respons birokrasi daerah dalam menggerakkan ekonomi.
“Di saat konsumsi masyarakat meningkat dan rakyat membutuhkan stimulus, mesin fiskal daerah justru seperti mogok. Memang ada alasan efisiensi anggaran dari pusat, tetapi faktanya di tingkat nasional belanja pemerintah justru meningkat tajam dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Ronny juga mengkritisi inflasi Sumbar yang tercatat sebesar 1,97 persen dan disebut terkendali. Menurutnya, inflasi rendah tersebut justru menyimpan persoalan serius bagi petani.
Ia mencontohkan Nilai Tukar Petani (NTP) Sumbar yang turun 1,30 persen pada Maret 2026. Pada saat bersamaan, harga komoditas unggulan seperti gambir anjlok hingga Rp18 ribu per kilogram, sementara biaya produksinya mencapai sekitar Rp50 ribu per kilogram.
“Inflasi rendah ini sebenarnya semu. Harga barang umum memang stabil, tetapi petani menanggung beban besar karena harga jual komoditas jatuh. Jadi, inflasi rendah itu seperti disubsidi oleh keringat petani yang daya belinya sedang melemah,” tegasnya.
Selain itu, Ronny menilai kualitas pertumbuhan ekonomi Sumbar juga masih lemah dari sisi ketenagakerjaan. Meski tingkat pengangguran turun tipis menjadi 5,51 persen, mayoritas tenaga kerja atau sekitar 64,04 persen masih berada di sektor informal.
