PADANG, HARIANHALUAN.ID — Tiga usulan strategis yang diajukan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, yakni pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), reaktivasi jaringan kereta api, dan percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dinilai memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, usulan tersebut berisiko besar berhenti sebatas wacana apabila tidak dibangun dengan perencanaan ekonomi yang matang.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita menilai status PSN maupun besarnya nilai investasi bukan jaminan sebuah proyek dapat memberikan dampak ekonomi apabila tidak didukung kepastian permintaan, model bisnis yang jelas, serta integrasi dengan pusat-pusat produksi.
“Secara konsep, tiga usulan itu masuk akal, tetapi secara eksekusi Indonesia sering gagal di detail. Status PSN bukan jaminan proyek akan selesai. Pelabuhan Teluk Tapang misalnya, hanya akan realistis jika memiliki arus barang yang jelas dan terhubung dengan kawasan produksi. Tanpa itu, pelabuhan hanya akan menjadi monumen beton,” ujarnya kepada Haluan, Kamis (23/7).
Menurut Ronny, persoalan serupa juga berpotensi terjadi pada rencana reaktivasi jalur kereta api. Ia menilai pengembangan moda transportasi tersebut harus didasarkan pada kebutuhan angkutan barang yang benar-benar tersedia, bukan semata menghidupkan kembali jalur lama.
Sementara itu, pengembangan energi baru terbarukan dinilai memiliki prospek yang baik, tetapi manfaat ekonominya tidak akan optimal apabila belum diikuti kesiapan jaringan listrik, kepastian pembiayaan, serta industri yang membutuhkan pasokan energi tersebut.
Dari ketiga usulan itu, Ronny menilai pembangunan sektor logistik melalui Pelabuhan Teluk Tapang layak menjadi prioritas pertama. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan kawasan perkebunan, perikanan, maupun industri pengolahan.
Ia menegaskan pelabuhan tanpa volume barang hanya akan menjadi beban fiskal. Setelah arus logistik terbentuk, barulah reaktivasi kereta api dapat mendukung distribusi komoditas, sedangkan pengembangan EBT mengikuti peningkatan kebutuhan energi dari aktivitas industri.
Ronny juga mengingatkan tantangan terbesar bukan hanya keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya disiplin dalam perencanaan proyek. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur dibangun tanpa didahului kajian mengenai kepastian permintaan maupun keterpaduan dengan proyek lainnya.
“Kita terlalu sering membangun fisik tanpa memastikan demand, model bisnis, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Pelabuhan dibangun tanpa kereta, kereta tanpa industri, dan EBT tanpa pembeli energi. Kalau proyek-proyek itu tidak saling terintegrasi, peluang gagalnya sangat besar, apalagi ruang fiskal pemerintah sekarang semakin terbatas,” kata Ronny.
Lebih lanjut, Ronny mengingatkan agar pemerintah tidak menjanjikan dampak ekonomi yang bersifat instan. Menurutnya, pelabuhan dan kereta api hanyalah sarana pendukung yang baru akan memberikan manfaat apabila diikuti peningkatan aktivitas produksi dan investasi di daerah.
Ia justru menilai Sumbar masih memiliki pekerjaan rumah yang lebih mendesak dibanding membangun proyek-proyek berskala besar. Prioritas tersebut meliputi peningkatan produktivitas sektor pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan UMKM, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif.
“Infrastruktur memang penting, tetapi infrastruktur tanpa ekonomi itu kosong. Yang lebih mendesak adalah memperkuat basis ekonomi daerah terlebih dahulu. Jangan sampai Sumbar terjebak pada pembangunan yang bersifat simbolik, sementara struktur ekonominya tidak banyak berubah,” katanya.
Menurut Ronny, ketiga usulan strategis tersebut tetap berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Sumbar. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pemerintah menyusun proyek berdasarkan kebutuhan ekonomi riil, bukan sekadar daftar usulan yang diajukan kepada pemerintah pusat.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan tiga usulan strategis yang diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Sumbar kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/7).
Usulan utama yang disampaikan adalah pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat menjadi Kawasan Kota Pelabuhan Industri Hijau Cerdas (Smart Green Industrial Port City) sekaligus diusulkan sebagai PSN. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri hilirisasi yang terintegrasi dengan pelabuhan modern.
Kawasan tersebut direncanakan menjadi lokasi pengembangan sejumlah industri strategis, di antaranya kilang minyak (oil refinery) dan industri biodiesel berbasis minyak sawit mentah (CPO). Keberadaan kawasan industri hijau ini diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah sekaligus membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Pengembangan Teluk Tapang dinilai memiliki prospek besar karena didukung potensi komoditas unggulan Sumbar, khususnya kelapa sawit. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu sentra perkebunan sawit terbesar di Sumbar, sehingga keberadaan pelabuhan baru akan memangkas biaya distribusi hasil perkebunan yang selama ini sebagian besarnya masih bergantung pada Pelabuhan Teluk Bayur.
Selain melayani kebutuhan logistik Sumbar, Teluk Tapang juga diproyeksikan menjadi simpul logistik kawasan pantai barat Sumatera, termasuk bagi wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pemerintah sendiri telah memasukkan pembangunan fasilitas Pelabuhan Teluk Tapang sebagai salah satu proyek strategis yang terus dipersiapkan secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain pengembangan Teluk Tapang, Mahyeldi juga mengusulkan percepatan reaktivasi kereta api di Sumbar. Menurutnya, penguatan konektivitas melalui transportasi perkeretaapian akan meningkatkan efisiensi logistik, memperlancar distribusi barang dan komoditas, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat serta pengembangan sektor pariwisata.
Usulan strategis lainnya adalah percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan. Mahyeldi menilai Sumbar memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih, mulai dari tenaga air, panas bumi, hingga energi surya, yang dapat menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri hijau sekaligus mendukung target transisi energi nasional.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memberikan respons positif. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar dalam menyiapkan berbagai program pembangunan berorientasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing daerah.
Airlangga menyatakan pihaknya akan mengkaji seluruh usulan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme, tahapan perencanaan, dan kewenangan yang dimiliki Kemenko Perekonomian. (*)
