PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.ID – Kantor Pertanahan Padang Pariaman melaksanakan kegiatan Ekspose Data Penanganan Akses Reforma Agraria sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Koordinator Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Yuni Rusnelli, serta Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Syafrizal, beserta jajaran, Padang, Senin (13/6/2026).
Syafrizal menyampaikan bahwa kegiatan ekspose ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian program sekaligus menyusun langkah strategis, agar pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
“Melalui ekspose ini, kami dapat melihat sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai target, mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat, serta menyusun strategi pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Syafrizal.
Pada kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman memaparkan perkembangan pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria yang berlokasi di Nagari Guguak, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam.
Program ini menargetkan pemetaan sosial terhadap 200 Kepala Keluarga (KK) sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi wilayah.
Paparan yang disampaikan meliputi kondisi eksisting wilayah, hasil pemetaan sosial, potensi sektor usaha masyarakat yang mencakup pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jasa, hingga perikanan. Selain itu, dipaparkan pula capaian pelaksanaan kegiatan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria.
Kegiatan ekspose ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai sasaran. Melalui proses evaluasi yang komprehensif, diharapkan strategi pemberdayaan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Pada forum tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat juga memberikan berbagai masukan, arahan, dan evaluasi terhadap data maupun pelaksanaan kegiatan.
Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi penyempurna implementasi program sehingga Penanganan Akses Reforma Agraria semakin tepat sasaran, efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. (*)
