PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN— Upaya memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Salah satunya melalui Sosialisasi dan Pengukuhan Bundo Tangguh Bencana (BUNTANA) yang digelar di Hall IKK Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Padang Pariaman Emri Nurman, S.STP., M.M. Ketua TP-PKK Kabupaten Padang Pariaman Ny. Nita Christanti Azis, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Padang Pariaman Ny. Resty Yulandari Rahmat, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Padang Pariaman Ny. Reni Hendra Aswara, unsur pemerintah daerah, para camat se-Kabupaten Padang Pariaman, serta organisasi perempuan.
Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang, Supriyadi, S.Tr., Geof., dan KOGAMI Sumatera Barat, Patra Rina Dewi, S.Si., M.Sc., yang memberikan materi mengenai kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Padang Pariaman Emri Nurman, S.STP., M.M. menyampaikan bahwa pembentukan Bundo Tangguh Bencana (BUNTANA) bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kapasitas perempuan dalam menghadapi serta menanggulangi bencana.
Selain itu, program ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman keluarga mengenai berbagai potensi ancaman bencana di lingkungan sekitar, sekaligus mendorong partisipasi aktif perempuan dalam upaya pengurangan risiko bencana guna mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Prosesi pengukuhan Bundo Tangguh Bencana (BUNTANA) ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyematan rompi BUNTANA kepada perwakilan pengurus. Pengukuhan tersebut menjadi simbol dimulainya peran aktif BUNTANA dalam mendukung upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman.
Melalui sosialisasi ini keberadaan (BUNTANA), diharapkan lahir perempuan-perempuan tangguh yang mampu menjadi agen edukasi kebencanaan di tengah masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan keluarga, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana terutama di wilayah Padang Pariaman. (*)
