SIMPANG EMPAT, harianhaluan.id – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, meminta Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan narkotika melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Menurutnya, ancaman penyalahgunaan narkotika telah menjadi persoalan serius yang memerlukan keterlibatan seluruh pemerintah daerah.
Permintaan itu disampaikan Benny saat bersilaturahmi dengan sejumlah jurnalis di Rumah Makan Bernama, Simpang Empat, Pasaman Barat, Rabu (29/7). Turut hadir Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah.
Benny mengatakan, kemampuan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani persoalan narkotika masih terbatas jika hanya mengandalkan anggaran pusat. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu mengambil peran melalui dukungan anggaran dan program pencegahan.
“Ancaman narkotika sudah sangat luas. BNN tidak mungkin bekerja sendiri mengatasi persoalan di seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah melalui OPD terkait harus ikut berperan,” ujarnya.
Ia menyebut Komisi III DPR RI sebelumnya telah mendorong peningkatan anggaran BNN dari sekitar Rp1 triliun menjadi Rp6 triliun per tahun. Namun, menurutnya, dukungan anggaran daerah tetap diperlukan agar upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan dapat berjalan lebih optimal.
Di bidang penegakan hukum, Benny menegaskan pihaknya mendorong penerapan hukuman berat terhadap bandar atau pengedar narkotika. Sementara bagi pengguna, pendekatan rehabilitasi dinilai lebih tepat.
“Kami telah menyampaikan kepada Kapolda dan Kajati Sumbar agar bandar narkotika dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Anggota DPR RI Benny Utama Minta Pemda Alokasikan Anggaran Penanganan Narkotika
Menurut Benny, keberhasilan rehabilitasi pecandu juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui penyediaan tenaga, fasilitas, dan sarana pendukung. Selain itu, peran orang tua, ninik mamak, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dinilai penting dalam mencegah generasi muda terjerumus penyalahgunaan narkotika.
“Pemberantasan narkoba tidak bisa setengah hati. Program yang baik harus didukung anggaran agar dapat berjalan efektif,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Benny juga menyoroti fenomena LGBT yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama. Ia mengajak pemerintah daerah, keluarga, ninik mamak, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan serta pembinaan terhadap generasi muda sesuai nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku di Sumatera Barat.
Ia menegaskan, upaya menjaga generasi muda dari berbagai persoalan sosial memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat, tidak hanya aparat penegak hukum maupun pemerintah. (h/rel/isr)
