PADANG, HARIANHALUAN.ID — Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan sejumlah persoalan strategis yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembangunan Kota Padang ke depan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah penguatan ketahanan kota terhadap berbagai potensi bencana.
Menurut Muharlion, sebagai daerah yang berada di kawasan rawan gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor, Kota Padang harus terus memperkuat budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
Ia menilai upaya mitigasi tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus diiringi penataan ruang berbasis risiko, penyediaan jalur dan tempat evakuasi, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan simulasi kebencanaan secara berkelanjutan.
Muharlion juga menyoroti persoalan banjir yang masih terjadi di Kota Padang. Ia mengingatkan bahwa setelah bencana banjir bandang pada 2025, beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna kembali terjadi banjir yang menyebabkan sejumlah kawasan terdampak.
“Untuk pengendalian banjir dan penataan lingkungan perkotaan, banjir yang masih terjadi di sejumlah kawasan menunjukkan perlunya percepatan pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase, normalisasi sungai, perlindungan daerah resapan air, serta pengendalian alih fungsi lahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sehingga menghasilkan solusi yang berkelanjutan.
Selain persoalan kebencanaan, Ketua DPRD juga menyoroti masalah sampah yang dinilai memerlukan perhatian serius. Di samping itu, ia menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah dan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, pengembangan sektor pariwisata, serta pelestarian budaya Minangkabau sebagai identitas Kota Padang.
Muharlion turut meminta perhatian terhadap persoalan narkoba, tawuran pelajar, dan aksi geng motor yang dinilai meresahkan masyarakat. DPRD bersama Pemerintah Kota Padang, katanya, berkomitmen menghadirkan program-program yang terarah melalui APBD guna memperkuat pembinaan karakter generasi muda dan menyediakan ruang kegiatan kepemudaan yang positif.
Persoalan penerimaan peserta didik baru juga menjadi perhatian DPRD. Muharlion mengatakan masih banyak keluhan masyarakat terkait anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri pada berbagai jenjang pendidikan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dijawab dengan perencanaan pembangunan sekolah baru yang mempertimbangkan kebutuhan dan pemerataan penyebaran sekolah. Selain itu, pembinaan sekolah swasta juga harus diperkuat agar memiliki mutu yang baik dan mampu menjadi alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Di akhir penyampaiannya, Muharlion menegaskan bahwa DPRD Kota Padang akan terus menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD, katanya, berkomitmen mengawal setiap kebijakan pembangunan agar tepat sasaran, berpihak kepada kepentingan rakyat, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. (h/yes)
