PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meminta seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di daerah masing-masing menyusul kembali munculnya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan, pihaknya menerima laporan antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Kabupaten Solok, Sijunjung, hingga Dharmasraya.
“Antrean panjang kembali terlihat di beberapa SPBU, seperti di Lubuk Selasih, Sijunjung, dan Dharmasraya. Bahkan ada yang harus menunggu hingga sekitar tiga jam,” kata Helmi kepada Haluan, Kamis (18/6).
Helmi menyebutkan, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah telah meminta seluruh kepala daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjalankan langkah-langkah pengawasan sesuai instruksi yang telah disampaikan sebelumnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Sumbar telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, satgas dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, sementara di tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh masing-masing sekretaris daerah.
Satgas tersebut juga melibatkan unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya. “Strukturnya sudah terbentuk sampai tingkat kabupaten/kota. Karena itu, pengawasan di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Helmi mengatakan, satgas tersebut telah dibentuk sejak beberapa minggu lalu. Namun demikian, langkah-langkah pengawasan dan penertiban di lapangan masih perlu diperkuat oleh pemerintah daerah.
Ia mencontohkan Kabupaten Dharmasraya yang telah melakukan sejumlah langkah penertiban. Sementara, di beberapa daerah lain upaya serupa dinilai masih perlu ditingkatkan. “Gubernur berharap ada langkah konkret dari seluruh bupati dan wali kota dalam melakukan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah masing-masing,” katanya.
Terkait usulan penambahan kuota Pertalite untuk Sumbar, Helmi menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari Pertamina.
Ia menerangkan, pascakenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax beberapa waktu lalu, Pemprov Sumbar masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan konsumsi BBM di masyarakat. “Stok BBM untuk Sumbar saat ini masih dalam kondisi aman. Kami masih melihat tren konsumsi masyarakat setelah kenaikan harga Pertamax,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pertamina juga perlu melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan terkait usulan penambahan kuota Pertalite. Selain itu, perkembangan harga minyak dunia yang belakangan menunjukkan tren penurunan juga menjadi salah satu faktor yang turut diperhitungkan dalam kebijakan energi nasional.
“Kami berharap pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait dapat membantu memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota membentuk Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi guna memperkuat pengawasan distribusi Solar dan Pertalite di daerah masing-masing.
Instruksi tersebut disampaikan Mahyeldi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM Subsidi yang digelar di Auditorium Gubernuran, Padang. Rakor itu dihadiri bupati dan wali kota se-Sumbar, unsur Forkopimda, instansi terkait, serta perwakilan Pertamina dan Hiswana Migas.
Mahyeldi menegaskan, antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa karena telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan kelancaran roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, pengawasan distribusi BBM subsidi perlu diperkuat secara terpadu hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
“Pengawasan harus diperkuat dan dilakukan secara terpadu. BBM subsidi harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif melalui penguatan pengawasan di lapangan,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan pengendalian distribusi BBM subsidi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi atau Pertamina semata. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran. (h/fzi)
