PADANG, HARIANHALUAN.ID — Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, memerintahkan seluruh bupati dan wali kota bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi yang telah dibentuk untuk segera turun ke lapangan menyusul kembali munculnya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah.
Instruksi tersebut dikeluarkan setelah Pemerintah Provinsi Sumbar menerima laporan antrean kendaraan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Kabupaten Solok, Sijunjung hingga Dharmasraya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto, mengatakan gubernur meminta seluruh kepala daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bergerak cepat melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah masing-masing.
“Antrean panjang kembali terlihat di beberapa SPBU, seperti di Lubuk Selasih, Sijunjung, dan Dharmasraya. Bahkan ada yang harus menunggu hingga sekitar tiga jam. Karena itu, gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota segera turun ke lapangan bersama satgas yang sudah dibentuk,” kata Helmi kepada Haluan, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, Pemprov Sumbar sebenarnya telah membentuk Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi sejak beberapa pekan lalu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, satgas dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, sedangkan di tingkat kabupaten dan kota dipimpin oleh masing-masing sekretaris daerah.
Satgas tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan hingga organisasi perangkat daerah terkait.
“Strukturnya sudah terbentuk sampai tingkat kabupaten dan kota. Sekarang yang dibutuhkan adalah langkah nyata di lapangan agar pengawasan berjalan optimal,” ujarnya.
Helmi mengakui bahwa meskipun perangkat pengawasan telah tersedia, implementasinya di daerah masih perlu diperkuat. Ia mencontohkan Kabupaten Dharmasraya yang telah mulai melakukan sejumlah langkah penertiban, sementara daerah lain diminta segera menyusul.
“Gubernur berharap tidak hanya sebatas pembentukan satgas, tetapi ada tindakan konkret dari seluruh bupati dan wali kota untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran,” katanya.
Di sisi lain, usulan penambahan kuota Pertalite untuk Sumbar hingga kini masih menunggu keputusan dari Pertamina. Pemprov Sumbar bersama pihak terkait masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan konsumsi BBM masyarakat pasca kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax beberapa waktu lalu.
