WASHINGTON DC, HARIANHALUAN.ID – Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat, setelah Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencabut keringanan sanksi yang sebelumnya diberikan kepada Iran untuk mengekspor minyak. Keputusan tersebut diambil menyusul dugaan keterlibatan Teheran dalam serangkaian serangan terhadap kapal-kapal tanker di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.
Pencabutan keringanan sanksi itu menandai memburuknya hubungan kedua negara, hanya beberapa pekan setelah Washington dan Teheran menyepakati nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah awal menuju perundingan damai yang lebih permanen.
Berdasarkan MoU yang diteken pada pertengahan Juni 2026, Amerika Serikat sebelumnya memberikan kelonggaran berupa pencabutan sementara blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kesepakatan tersebut memungkinkan Iran kembali mengekspor minyak sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan menjelang negosiasi lanjutan.
Namun, menurut seorang pejabat Pemerintah AS yang dikutip Al Arabiya dan Axios, Rabu (8/7/2026), Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (Office of Foreign Assets Control/OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS pada Selasa (7/7/2026) resmi mencabut lisensi umum yang mengizinkan penjualan minyak Iran.
Lisensi tersebut diterbitkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump kurang dari tiga pekan lalu sebagai bagian dari implementasi awal MoU.
Pejabat AS menyebut keputusan itu diambil sebagai respons atas dugaan serangan berulang terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir yang diyakini didalangi Iran.
“Presiden Trump dan pemerintahannya telah berulang kali menegaskan bahwa MoU yang diberlakukan dengan Iran sepenuhnya didasarkan pada kinerja. Iran hanya akan memperoleh keuntungan jika mereka menunjukkan perilaku yang baik. Tindakan Iran di selat tersebut sama sekali tidak bisa diterima oleh Amerika Serikat dan akan memiliki konsekuensi,” kata pejabat itu.
Meski demikian, Washington menegaskan jalur diplomasi masih tetap terbuka. Pemerintah AS menyatakan para negosiator kedua negara masih terus bekerja untuk mencapai kesepakatan akhir yang diharapkan dapat mengakhiri konflik secara permanen.
Di sisi lain, Pemerintah Iran membantah telah melanggar kesepakatan. Melalui Kementerian Luar Negeri, Teheran menegaskan telah memenuhi seluruh komitmen yang diatur dalam MoU, termasuk langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan di Selat Hormuz.
Iran juga meminta negara-negara di kawasan Timur Tengah serta perusahaan pelayaran internasional untuk tidak melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan isi kesepakatan tersebut.
