JAKARTA, HARIANHALUAN.ID- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus memacu capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta demi memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan merata. Bahkan, Pemkab Pessel menargetkan kepesertaan aktif jaminan kesehatan mendekati angka maksimal hingga 100 persen.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, usai melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut Hendrajoni, peningkatan capaian UHC menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan perlindungan sosial dan kualitas hidup masyarakat, terutama warga kurang mampu yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan.
“Kita tentu berusaha agar UHC Kabupaten Pesisir Selatan mendekati persentase maksimal, kapan perlu mendekati 100 persen. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menegaskan, percepatan capaian UHC tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Dukungan pemerintah pusat melalui sinkronisasi data dan program bantuan sosial dinilai sangat penting agar masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan benar-benar terakomodasi.
Karena itu, Pemkab Pesisir Selatan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk membangun komunikasi intensif dengan Kementerian Sosial RI dan lembaga terkait lainnya.
“Audiensi dengan Kementerian Sosial hari ini menjadi salah satu upaya kita mempercepat pencapaian UHC tersebut. Kita ingin seluruh masyarakat Pesisir Selatan mendapatkan kepastian perlindungan kesehatan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Hendrajoni didampingi Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Zainal Arifin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dr. Syahrizal Antoni, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ilham Rahmadsyah Putra.
Rombongan Pemkab Pesisir Selatan diterima langsung oleh jajaran Kementerian Sosial RI, termasuk Staf Ahli Menteri Sosial dan Kepala Pusdatin Kemensos RI. Pertemuan itu membahas langkah strategis terkait integrasi data masyarakat penerima bantuan sosial dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hendrajoni menilai validitas data menjadi kunci penting dalam keberhasilan program UHC. Menurutnya, data yang akurat akan memastikan bantuan iuran jaminan kesehatan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain memperkuat integrasi data, Pemkab Pesisir Selatan juga terus melakukan evaluasi terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat, termasuk memastikan status peserta tetap aktif agar pelayanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan administrasi.
“Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi terkendala persoalan administrasi atau kepesertaan yang tidak aktif. Ini yang terus kita benahi,” ucapnya lagi.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah hingga pemerintah nagari ikut mengambil peran aktif dalam mendukung percepatan capaian UHC. Pendataan masyarakat, sosialisasi program, hingga pengawasan di lapangan dinilai menjadi faktor penting agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Menurut Hendrajoni, sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Karena itu, Pemkab Pesisir Selatan akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.
Dengan koordinasi yang terus dibangun bersama pemerintah pusat, Pemkab Pesisir Selatan optimistis capaian UHC daerah itu akan terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas. (*)
