Di balik duka, ada satu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Deforestasi menjadi perbincangan arus utama. Media cetak, platform digital, dan media sosial dipenuhi diskusi yang serius tentang tata kelola hutan. Bukan hanya aktivis yang berbicara, bahkan ibu rumah tangga, siswa sekolah, akademisi, dan politisi ikut angkat suara.
Topik yang selama ini terpinggirkan kini masuk ke meja makan dan beranda media sosial jutaan orang. Ini adalah momentum komunikasi lingkungan yang langka. Pertanyaannya kini adalah, apakah momentum ini akan digunakan untuk perubahan nyata, atau sekadar menjadi trending topic yang menguap bersama berita berikutnya?.
Para pegiat lingkungan dan akademisi mendorong tiga langkah mendesak, moratorium izin lahan baru di kawasan rawan bencana, audit transparan seluruh pemegang izin yang beroperasi di lereng curam dan hulu daerah aliran sungai, serta reformasi kebijakan kehutanan yang berpijak pada keselamatan rakyat dan keadilan ekologis, bukan sekadar kalkulasi ekonomi.
Banjir bandang Sumatera 2025 adalah tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Ia lahir bukan dari takdir alam yang tidak bisa dihindari, melainkan dari pilihan-pilihan kebijakan yang selama bertahun-tahun mengizinkan hutan digerus demi keuntungan segelintir pihak.
Kepercayaan publik yang ikut terseret banjir itu tidak akan kembali hanya dengan pidato bela sungkawa. Ia membutuhkan keberanian untuk memutus rantai deforestasi, memulihkan ekosistem hulu, dan memastikan bahwa bencana serupa tidak lagi menjadi warisan yang diturunkan kepada generasi berikutnya.(*)
