PADANG, HARIANHALUAN.ID — Fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat mendorong alokasi belanja modal yang akan dituangkan dalam APBD 2027 bisa tepat sasaran, mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dorongan tersebut disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumbar dalam rapat kerja dengan agenda penyampaian pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 yang digelar baru-baru ini.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Verry Mulyadi menuturkan, alokasi belanja modal yang tertuang dalam KUA-PPAS 2027 sekitar Rp383,9 miliar. Angka tersebut turun 18,51 persen dibandingkan APBD 2026. Untuk ini, belanja modal gedung dan bangunan meningkat menjadi sekitar Rp197,28 miliar. Sedangkan belanja jalan, jaringan dan irigasi dialokasikan sekitar Rp119,86 miliar.
Mencermati alokasi tersebut Fraksi Gerindra meminta peruntukan belanja modal benar-benar didasarkan pada skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Dikatakan Verry, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memberikan manfaat yang jelas dan terukur.
“Kami meminta agar setiap belanja modal benar-benar didasarkan pada skala prioritas. Pembangunan infrastruktur jangan hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah agar memastikan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar lainnya dilakukan secara merata.
Ia menegaskan, pembangunan jangan hanya terpusat di kawasan tertentu. Kabupaten dan kota, wilayah utara dan selatan, kawasan pesisir, daerah kepulauan serta wilayah yang masih tertinggal harus mendapat perhatian secara proporsional.
Senada dengan itu, Fraksi Demokrat menilai belanja daerah harus mampu menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar membiayai rutinitas pemerintahan.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Agus Syahdeman, mengatakan anggaran perlu diarahkan lebih kuat kepada sektor-sektor produktif, seperti UMKM dan koperasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri pengolahan dan perdagangan.
“APBD juga harus bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pembangunan infrastruktur yang merata, konektivitas antarwilayah, pelayanan perizinan yang efisien serta kepastian pelayanan publik,” ujarnya.
Agus menekankan, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pasar, sentra produksi dan infrastruktur ekonomi lainnya harus dipilih berdasarkan kemampuannya membuka akses, menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar.
“Belanja modal tidak boleh berhenti pada pencapaian output fisik. Setiap rupiah belanja harus diuji berdasarkan economic return, social return dan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat,” katanya.
Adapun Fraksi PDI Perjuangan dan PKB melalui juru bicara Donizar meminta pemerintah daerah melakukan penajaman terhadap prioritas belanja.
Menurutnya, APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga harus menjadi instrumen fiskal yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mengurangi belanja yang kurang produktif, meningkatkan efisiensi belanja operasional serta memperbesar porsi belanja modal yang secara langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicara Sitti Izzati Aziz mengatakan, total belanja daerah 2027 yang disepakati sebesar Rp5,718 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp4,366 triliun, belanja modal Rp383,911 miliar, belanja tidak terduga Rp35 miliar dan belanja transfer Rp932,646 miliar.
Fraksi Golkar meminta pelaksanaan belanja dilakukan secara efektif dan selektif sesuai prioritas pembangunan. Pelaksanaan anggaran juga harus memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang telah disepakati.
Di sisi lain, Fraksi PKS menyoroti sisi pendapatan daerah sebagai salah satu penopang kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.
Juru bicara Fraksi PKS, Nurfirmanwansyah, menyebutkan PAD dalam rancangan awal KUA-PPAS 2027 diproyeksikan sebesar Rp3 triliun. Setelah pembahasan, terdapat tambahan Rp261,345 miliar sehingga PAD menjadi sekitar Rp3,261 triliun. Tambahan tersebut terutama berasal dari pajak daerah dan dividen Bank Nagari.
Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan PAD tersebut. Namun, fraksi tersebut menilai potensi PAD Sumbar masih belum sepenuhnya tergali, sehingga optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dinilai perlu terus dilakukan.
“Sejumlah sumber PAD masih perlu dioptimalkan, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta retribusi,” ujar Nurfirmanwansyah.
Sehubungan dengan ini, Fraksi-fraksi DPRD Sumbar berharap kebijakan belanja dalam APBD 2027 tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi mesti mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan penguatan perekonomian masyarakat. (advetorial)
