Diplomasi Yuan dan Reorientasi Kedaulatan Moneter
Munculnya yuan sebagai syarat melintas di Hormuz akan memaksa Indonesia untuk melakukan reorientasi pada kebijakan moneter dan sistem pembayarannya. Selama ini, ketergantungan pada dolar AS telah menjadikan ekonomi domestik sangat rentan terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve dan sanksi ekonomi Washington. Dengan adanya mandat yuan di Hormuz, penggunaan Local Currency Settlement (LCS) yang telah dirintis Bank Indonesia dengan berbagai mitra dagang utama, termasuk China, menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diperluas.
Data menunjukkan bahwa transaksi LCS Indonesia telah mencapai rekor 14,1 miliar dolar AS, sebuah indikator bahwa pelaku usaha mulai nyaman bertransaksi tanpa melalui dolar. Namun, yuanisasi energi di Hormuz menuntut integrasi yang lebih dalam dengan sistem CIPS China. Bagi perbankan nasional, ini berarti harus ada investasi besar pada infrastruktur teknologi finansial yang mampu berkomunikasi langsung dengan sistem kliring Beijing. Langkah ini bukan hanya soal efisiensi transaksi, tapi juga soal kelangsungan hidup industri energi nasional di tengah upaya de-dollarisasi global yang semakin masif.
Di sisi lain, Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam melihat dominasi petrodolar mereka digerus. Langkah Washington mengeluarkan General License U, yang secara mengejutkan mengizinkan impor minyak Iran ke Amerika Serikat untuk menstabilkan harga, menunjukkan betapa terdesaknya posisi adidaya tersebut. Indonesia harus jeli melihat kontradiksi kebijakan ini. Di satu sisi, AS memberikan tekanan militer kepada Iran, namun di sisi lain mereka terpaksa melonggarkan sanksi untuk mencegah kebangkrutan ekonomi global. Dalam kerangka ini, posisi “bebas-aktif” Indonesia diuji untuk tetap menjalin kemitraan energi dengan semua pihak tanpa harus memberikan loyalitas buta pada satu blok mata uang tertentu.
Singkat kata, krisis Hormuz 2026 adalah lonceng peringatan bagi kedaulatan energi Indonesia. Ketergantungan pada minyak fosil impor adalah titik lemah yang bisa dieksploitasi kapan saja oleh dinamika geopolitik di belahan dunia lain. Masa depan ekonomi nasional akan sangat bergantung pada seberapa cepat bangsa ini melakukan transisi ke energi terbarukan domestik dan seberapa cerdik para diplomat ekonomi mengelola diversifikasi mata uang dalam perdagangan internasional.
Dengan kata lain, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam drama “Petroyuan” ini. Krisis di Selat Hormuz harus menjadi katalisator untuk memperkuat cadangan minyak strategis (SPR) dan mempercepat kemandirian energi berbasis sumber daya lokal. Dengan memanfaatkan posisi strategis di Selat Malaka dan keluwesan dalam diplomasi moneter, Indonesia memiliki peluang untuk muncul sebagai kekuatan ekonomi baru yang lebih tangguh di tengah tatanan dunia yang semakin fragmentaris. (*)
