Penulis: Dr. Ir. Harison, M.Kom, M.Pd.T, IPP, IPM (Sekretaris Prodi Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas)
Ada sebuah paradoks besar yang terjadi di negeri ini, namun jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, bahan baku utama baterai kendaraan listrik. PLN memiliki kapasitas listrik yang berlebih hingga miliaran watt di berbagai wilayah. Namun di saat yang sama, negara ini masih menggelontorkan ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk mengimpor bahan bakar minyak, sementara jutaan kendaraan berbahan bakar fosil terus melaju di jalan-jalan kota. Ironi ini bukan terjadi secara kebetulan. Ini adalah hasil dari kebijakan yang tidak konsisten, visi yang tidak dilanjutkan, dan kepentingan yang tidak pernah benar-benar berpihak pada rakyat.
Era SBY: Meletakkan Fondasi Listrik untuk Masa Depan
Adalah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pertama kali meletakkan fondasi serius bagi kemandirian energi listrik nasional. Melalui Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap I yang diluncurkan pada 2006, pemerintah SBY secara berani memutuskan untuk membangun infrastruktur listrik berskala besar demi mengakhiri krisis pasokan yang melanda berbagai daerah. Program ini bukan sekadar kebijakan sesaat, ini adalah investasi jangka panjang yang dirancang untuk mengamankan kebutuhan listrik Indonesia hingga dua dekade ke depan.
Tidak berhenti di situ, di periode kedua pemerintahannya, SBY kembali meluncurkan Program 10.000 MW Tahap II dengan fokus pada energi terbarukan, panas bumi, air, dan angin. Ini adalah sinyal jelas bahwa pemerintah kala itu sudah membaca peta energi global dengan cermat. Rasio elektrifikasi nasional yang semula di kisaran 65% pada awal 2000-an terus merangkak naik hingga melampaui 80% di akhir masa kepemimpinan SBY. Pondasi ini lah yang kemudian menjadi modal bagi pemerintahan berikutnya untuk mewarisi kapasitas listrik yang lebih besar dan lebih stabil.
Oversupply: Berkah yang Berubah Jadi Beban
Warisan infrastruktur listrik yang besar ini kemudian dilanjutkan melalui Program 35.000 MW di era Presiden Joko Widodo. Secara teori, ambisi itu tepat, Indonesia yang berkembang pesat membutuhkan pasokan energi yang jauh lebih besar, termasuk untuk mendukung industrialisasi, kendaraan listrik, dan digitalisasi. Namun program ini menyimpan satu tantangan yang luput dari perhatian, proyeksi pertumbuhan permintaan listrik yang terlalu optimistis, sementara program hilir untuk menyerap listrik tersebut, terutama kendaraan listrik massal tidak pernah benar-benar serius dijalankan.
Akibatnya, PLN kini menanggung beban yang luar biasa berat. Data menunjukkan cadangan daya PLN di sistem Jawa-Bali mencapai 44%, bahkan di Kalimantan surplus mencapai 57%. Ironisnya, negara harus membayar ratusan triliun rupiah kepada produsen listrik swasta atas listrik yang tidak terpakai melalui skema kontrak take or pay. Listrik yang semestinya bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat, justru berubah menjadi beban fiskal negara yang menghimpit.
Siklus Emas yang Diabaikan: Nikel, Baterai, dan Mobil Listrik
Padahal, ada solusi yang sudah ada di depan mata. Indonesia memiliki semua elemen untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang mandiri: cadangan nikel terbesar dunia sebagai bahan baku baterai, kapasitas listrik PLN yang berlebih, pasar otomotif domestik yang sangat besar, dan ratusan juta rakyat yang membutuhkan transportasi lebih murah dan efisien. Bila siklus ini dijalankan dengan serius, hilirisasi nikel menjadi baterai, baterai menjadi kendaraan listrik murah, kendaraan listrik menyerap surplus listrik PLN, maka dalam satu dekade Indonesia bisa menghemat ratusan triliun rupiah yang selama ini lari ke luar negeri dalam bentuk impor BBM.
China telah membuktikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Negeri Tirai Bambu berhasil menjual mobil listrik dengan harga mulai dari 70 hingga 80 juta rupiah, dengan jangkauan 200 kilometer. Harga ini tercapai bukan karena keajaiban, melainkan karena keberpihakan kebijakan yang konsisten: subsidi industri baterai lokal, insentif pembelian kendaraan listrik, standarisasi infrastruktur pengisian daya, dan yang paling penting, keberanian memutus ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.
Langkah paling cepat adalah menghilangkan pajak impor kendaraan listrik kelas bawah, agar harga jual di Indonesia tidak jauh berbeda dari negeri produksi seperti di China. Dengan syarat produsen wajib membangun pabrik baterai listrik hingga 5 tahun kedepan. Hal ini tentu akan menjadi daya tarik yang kuat bagi masyarakat dimana dengan harga mobil bekas konvesional mereka sudah mendapatkan mobil listrik yang baru, dengan biaya kosumsi energi yg lebih murah dari pada BBM.
Keuntungan untuk Siapa?
Pertanyaan yang paling mendasar adalah: mengapa transisi ini tidak kunjung terjadi? Mengapa subsidi BBM impor terus dipertahankan bahkan diperbesar, sementara program kendaraan listrik murah berbasis komponen dalam negeri tak pernah mendapat prioritas yang setara? Jawabannya mungkin tidak nyaman untuk didengar. Rantai bisnis impor BBM telah mengakar sangat dalam dari trader minyak internasional, distributor, hingga jaringan SPBU dan perputaran uangnya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Setiap rupiah yang beralih ke ekosistem listrik domestik berarti satu rupiah yang keluar dari rantai bisnis ini.
Sementara itu, rakyat terus menanggung beban ganda, membayar listrik dari kapasitas yang tidak terpakai secara optimal, sekaligus terus bergantung pada BBM impor yang harganya mengikuti fluktuasi pasar global. Ini bukan sekadar masalah kebijakan energi ini adalah soal keadilan ekonomi, (negara rugi impor bbm dan oversupply PLN).
Hilirisasi dan solusi oversupply PLN
Nol/kurangi bea masuk EV murah → Harga mobil listrik turun ke 80-100 juta → Masyarakat beralih dari BBM ke listrik → Konsumsi listrik PLN naik → Oversupply PLN terserap → Impor BBM berkurang → Devisa hemat ratusan triliun
Saatnya Melanjutkan, Bukan Mengulang
Era SBY telah meletakkan batu pertama dengan membangun infrastruktur listrik untuk masa depan. Tapi batu pertama tanpa bangunan di atasnya hanyalah batu yang tergeletak sia-sia. Indonesia membutuhkan keberlanjutan kebijakan yang berani: hilirisasi nikel hingga ke produk baterai jadi, industri kendaraan listrik nasional yang didukung penuh, dan pengalihan bertahap subsidi BBM impor yang digantikan dengan subsidi mobilitas berbasis listrik untuk rakyat. Inilah satu-satunya cara untuk mengubah ironi energi ini menjadi kebanggaan bangsa.
Listrik kita melimpah. Nikel kita terbesar di dunia. Yang kurang hanyalah keberanian politik untuk memihak rakyat, bukan memihak rantai impor.
