PADANG, HARIANHALUAN.ID — Terus melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir, bahkan hingga menyentuh titik terendah, telah memunculkan kekhawatiran dari banyak pihak. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap perekonomian Indonesia semakin besar dan berpotensi merambat hingga ke kehidupan masyarakat di tingkat bawah, termasuk masyarakat nagari.
Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah ke level Rp17.667 pada perdagangan Senin (18/5). Rupiah melemah 71 poin atau 0,4 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.596.
Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita menilai pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari penguatan dolar AS di pasar global, memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah, hingga keluarnya arus modal asing dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Menurutnya, dampak situasi tersebut tidak hanya dirasakan pelaku pasar atau kalangan yang bertransaksi menggunakan dolar. Masyarakat desa yang sehari-hari menggunakan rupiah pun tetap akan terkena imbasnya.
“Dalam ekonomi modern, dolar itu seperti urat nadi perdagangan global. Jadi walaupun urang kampuang bayar kopi pakai rupiah, harga pupuk, BBM, gandum, kedelai, pakan ternak, sampai obat-obatan tetap banyak yang terhubung ke dolar,” ujarnya kepada Haluan, Senin (18/5).
Ronny menjelaskan, pelemahan rupiah biasanya tidak langsung menimbulkan lonjakan harga secara drastis. Namun dampaknya akan muncul perlahan melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, ongkos transportasi, biaya logistik, hingga meningkatnya biaya produksi pelaku usaha kecil dan menengah.
Kondisi itu membuat masyarakat tanpa sadar ikut menanggung dampak penguatan dolar. Sebab, meskipun transaksi dilakukan menggunakan rupiah, rantai pasok banyak barang kebutuhan tetap bergantung pada nilai tukar mata uang asing.
Kelompok masyarakat menengah ke bawah dinilai menjadi pihak yang paling rentan menghadapi situasi ini. Daya beli masyarakat, kata Ronny, berpotensi melemah lebih cepat dibandingkan kenaikan pendapatan.
Petani misalnya, harus membeli pupuk dengan harga lebih tinggi, nelayan menghadapi kenaikan biaya solar, sementara pedagang harus menanggung harga barang dari distributor yang ikut meningkat. Akibatnya, margin usaha masyarakat kecil berisiko semakin menipis.
Meski demikian, Ronny menegaskan kondisi saat ini belum dapat dikategorikan sebagai krisis seperti yang pernah terjadi pada 1998. Ia menilai pemerintah dan Bank Indonesia masih memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Cadangan devisa Indonesia masih tergolong kuat, sektor perbankan dinilai lebih sehat, dan struktur ekonomi domestik saat ini juga lebih besar dibanding masa lalu. “Ini belum fase krisis, tetapi fase tekanan serius yang harus dijaga ketat,” katanya.
Ia mengingatkan hal yang perlu diwaspadai adalah jika pelemahan rupiah berlangsung dalam waktu panjang. Sebab ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas harga, tekanan inflasi bisa menyebar ke berbagai sektor. Oleh karena itu, stabilisasi harga pangan, energi, dan menjaga kepercayaan pasar dinilai jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan angka kurs.
“Jadi sederhananya, masyarakat nagari memang tidak belanja pakai dolar, tapi ketika rupiah melemah terlalu dalam, efeknya bisa masuk sampai ke warung, sawah, pasar tradisional, bahkan uang belanja rumah tangga sehari-hari,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Pakar Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang, Huriyatul Akmal. Ia menilai anggapan bahwa masyarakat desa tidak terdampak karena tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari merupakan pandangan yang keliru.
“Memang betul masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar. Tetapi sebagian besar komoditas yang digunakan masyarakat justru bergantung pada produk impor atau bahan baku impor,” ujarnya.
Menurutnya, efek pelemahan rupiah sudah terasa nyata hingga ke tingkat desa. Kondisi itu terlihat dari meningkatnya harga berbagai kebutuhan produksi pertanian yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan kebutuhan petani seperti plastik pertanian yang kini harganya dinilai semakin sulit dijangkau. Belum lagi pupuk dan pestisida yang bahan bakunya sebagian besar berasal dari luar negeri.
“Petani kita membutuhkan plastik untuk berkebun, sementara harganya sekarang sudah tidak lagi terjangkau. Begitu juga pupuk dan pestisida yang mayoritas bahan bakunya impor,” katanya.
Kenaikan biaya produksi tersebut berpotensi menambah beban masyarakat desa. Sebab, ketika biaya usaha meningkat, sementara daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, ruang gerak ekonomi warga menjadi semakin sempit.
Huriyatul menegaskan, persoalan melemahnya rupiah saat ini tidak dapat dipandang semata-mata akibat faktor eksternal seperti gejolak global atau isu jalur perdagangan internasional. Menurutnya, terdapat kombinasi persoalan dalam negeri yang ikut memengaruhi tekanan terhadap rupiah.
“Pelemahan kurs ini bukan lagi persoalan Selat Hormuz semata, tetapi kombinasi dari problem domestik kita. Investor global meragukan kredibilitas kebijakan dan pengalokasian anggaran belanja pemerintah,” katanya.
Kondisi tersebut memicu derasnya arus modal keluar atau capital outflow. Investor asing disebut mulai mengurangi minat terhadap instrumen investasi domestik, termasuk obligasi pemerintah. “Dampaknya outflow makin deras, obligasi kita kurang diminati, sehingga membuat rupiah makin tertekan,” ujarnya.
Ia juga memaparkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas strategis nasional. Di antaranya gandum yang 100 persen berasal dari impor, bawang putih sekitar 90 persen, LPG 80 persen, bahan baku obat hingga di atas 85 persen, serta plastik sekitar 60 persen.
Ketergantungan tersebut membuat gejolak kurs dolar cepat merambat pada harga kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, Huriyatul menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi agar mampu mengembalikan kepercayaan publik dan investor.
“Tuntutan hari ini pemerintah mesti mengevaluasi diri. Program dan kebijakan yang diambil harus mampu membangun kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kapasitas pengambil keputusan,” katanya.
Ia mengingatkan rasa percaya diri berlebihan dalam pengambilan kebijakan juga perlu diwaspadai. “Overconfidence kadang justru menjerumuskan pada persoalan yang lebih rumit,” tuturnya.
Lemahnya Komunikasi Pemerintah
Pakar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Endrizal Ridwan mengatakan, masyarakat di desa maupun kota memang tidak menggunakan dolar sebagai alat transaksi. Selama berada di Indonesia, masyarakat tetap memakai rupiah sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi.
“Secara teori ekonomi memang benar masyarakat desa tidak memakai dolar. Di kota pun sama. Karena selama kita berada di Indonesia, alat tukar yang digunakan tetap rupiah. Bahkan wisatawan asing yang datang ke Indonesia juga tidak bertransaksi memakai dolar,” ujarnya kepada Haluan, Senin (18/5).
Meski demikian, ia menegaskan pelemahan rupiah tetap memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, karena Indonesia masih bergantung pada berbagai komoditas impor. Kondisi tersebut membuat kenaikan dolar ikut mendorong naiknya harga barang di pasaran.
Menurut Endrizal, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan komponen impor Indonesia justru mengalami peningkatan di tengah penguatan dolar AS. Hal itu menandakan Indonesia masih mengimpor berbagai kebutuhan pokok dan bahan baku penting.
“Yang menjadi persoalan, ketika dolar naik, impor kita juga naik tajam. Padahal secara teori, barang impor harusnya menjadi lebih mahal. Ini menunjukkan kita masih sangat bergantung pada barang-barang yang dibutuhkan rakyat banyak, seperti minyak mentah, bahan baku pupuk, hingga bibit ayam ras yang sebagian masih impor,” katanya.
Ia menjelaskan, ketergantungan terhadap impor tersebut pada akhirnya akan memicu kenaikan harga komoditas hingga ke desa-desa. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan yang selama ini dianggap tidak terdampak langsung oleh fluktuasi dolar.
“Walaupun masyarakat kampung tidak memakai dolar sebagai alat tukar, harga barang yang mereka beli tetap akan naik karena ada komponen impor di dalamnya. Jadi, dampaknya tetap terasa, baik di desa maupun di kota,” ujarnya.
Endrizal juga menilai kegaduhan yang muncul di tengah masyarakat dipicu oleh lemahnya komunikasi publik pemerintah dalam menjelaskan kondisi ekonomi. Menurutnya, penyampaian pernyataan kepada masyarakat seharusnya dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan menenangkan, bukan sekadar bernuansa patriotik.
“Penjelasan kepada publik seharusnya memakai bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Jangan hanya menggunakan bahasa patriotik, tetapi harus mampu memberi rasa aman, bukan justru menimbulkan kecemasan,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat perlu membangun kembali kepercayaan pasar dengan menunjukkan keseriusan dalam membenahi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, disiplin fiskal juga menjadi hal penting agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar.
“Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik dan meyakinkan pasar bahwa mereka serius membenahi ekonomi, bukan sekadar bagarah-garah. Selain itu, kebijakan fiskal juga harus disiplin dan terencana agar pasar tidak kehilangan kepercayaan,” katanya.
Meski rupiah terus melemah, Endrizal menilai kondisi tersebut tidak selalu berdampak buruk selama ketergantungan terhadap impor bisa ditekan. Pelemahan rupiah justru dapat memberi keuntungan bagi sektor ekspor karena produk Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional.
Namun, ia mengingatkan nilai tukar rupiah tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi yang semakin membebani masyarakat.
Sebelumnya, publik tersentak dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari. Dampaknya dinilai Prabowo tidak terlalu langsung dirasakan. Menurut Prabowo, di tengah situasi global yang membuat banyak negara lain panik, kondisi Indonesia justru masih terpantau stabil dan baik-baik saja. (*)
