“Kita ingin anggaran kebencanaan ini difokuskan dalam satu kelembagaan tunggal dan dari situ baru nanti didistribusikan sesuai dengan tugas dan fungsi,” katanya.
Menurut Syaiful, sistem tersebut diperlukan agar penanganan bencana tidak berhenti setelah masa darurat berakhir.
“Supaya semua resource tidak berhenti di saat tanggap darurat, tapi juga sampai berlanjut memastikan semua pelayanan publik, semua infrastruktur bisa kembali seperti sedia kala sebelum gempa bumi,” ujarnya.
Dia menilai tanpa integrasi kelembagaan dan skema anggaran yang jelas, risiko saling mengandalkan antarlembaga akan tetap terjadi.
“Kalau tidak memang akan saling mengandalkan antarkelembagaan satu dengan kelembagaan lainnya,” kata Syaiful. (*)
