PADANG, HARIANHALUAN.ID– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan pascabencana.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pendampingan Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) KKP yang melakukan koordinasi serta verifikasi lapangan di sejumlah wilayah terdampak.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, S.Sos., MM, mengatakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.
“Tim Satgas PRR KKP merupakan wujud perhatian pemerintah pusat terhadap pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat. DKP Sumbar mengawal seluruh tahapan, mulai dari koordinasi, verifikasi data hingga memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung pada 22–25 Juli 2026 itu merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pemerintah dalam keadaan tertentu bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang terdampak bencana.
Selama kegiatan, Tim Satgas PRR KKP bersama DKP Sumbar melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan melalui kunjungan langsung ke lokasi terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat pemulihan usaha masyarakat.
Selain verifikasi lapangan, Tim Satgas PRR KKP juga melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat. Pertemuan itu menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga proses penyaluran bantuan dapat berlangsung tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Sebagai perangkat daerah yang membidangi sektor kelautan dan perikanan, DKP Sumbar berperan mengoordinasikan kebutuhan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Selain melakukan pendataan dan pendampingan terhadap masyarakat terdampak, DKP juga memastikan program pemulihan berjalan berkelanjutan sehingga produktivitas sektor kelautan dan perikanan dapat kembali pulih.
Menurut Syefdinon, pemulihan pascabencana tidak hanya difokuskan pada penyaluran bantuan, tetapi juga diarahkan untuk membangun kembali ekosistem usaha perikanan yang lebih tangguh dan berdaya saing.
Karena itu, sinergi lintas pemerintah dinilai penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat.
