JAKARTA, HARIANHALUAN.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. mengambil sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T. sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (10/8).
Pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/TPA Tahun 2026 tanggal 24 Juli 2026. Jabatan tersebut menempatkan Abdul Muhari pada posisi strategis dalam memperkuat kebijakan dan program pencegahan serta pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Dalam prosesi pengambilan sumpah, Abdul Muhari menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah jabatan dengan menjunjung tinggi etika, integritas, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” ujar Abdul Muhari saat mengucapkan sumpah jabatan.
Deputi Termuda di BNPB
Pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB juga menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan kelembagaan BNPB. Pria kelahiran Bukittinggi, 3 Januari 1979, tersebut tercatat sebagai salah satu deputi termuda dalam sejarah BNPB sejak lembaga tersebut berdiri pada 2008.
Perjalanan akademik dan profesional Abdul Muhari memiliki keterkaitan erat dengan bidang kebencanaan, khususnya tsunami. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Oseanografi di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian melanjutkan pendidikan magister Teknik Sipil di perguruan tinggi yang sama. Pendidikan doktoralnya ditempuh di Tohoku University, Jepang, hingga mengantarkannya menjadi salah satu ahli tsunami di Indonesia.
Sebelum bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari berkiprah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perhatiannya terhadap mitigasi bencana berbasis ekologi, khususnya pemanfaatan ekosistem pesisir sebagai pelindung alami, kemudian mempertemukannya dengan Kepala BNPB periode 2019–2021, almarhum Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo.
Riset Abdul Muhari mengenai peran ekosistem mangrove sebagai pelindung alami dalam meredam dampak tsunami, termasuk pembelajaran dari tsunami Selat Sunda 2018, menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Doni Monardo. Gagasan tersebut sejalan dengan konsep mitigasi berbasis ekologi yang saat itu terus didorong BNPB melalui pesan “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”.
Setelah bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari mendapat peran dalam penguatan pengurangan risiko bencana, khususnya pada aspek mitigasi dan sistem peringatan dini. Fokusnya tidak hanya pada pengembangan instrumen peringatan dini, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan merespons informasi peringatan secara tepat.
Baginya, keberadaan sistem peringatan dini tidak akan optimal tanpa dibarengi kapasitas masyarakat untuk memahami dan menindaklanjuti informasi tersebut. Edukasi dan literasi kebencanaan menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara cepat ketika menghadapi ancaman bencana.
Salah satu penguatan kapasitas masyarakat yang pernah dilakukan Abdul Muhari berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Pengetahuan yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di Jepang diterapkan kepada masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami.
Dalam pendekatannya terhadap pengurangan risiko bencana, Abdul Muhari mengenalkan tiga karakter respons masyarakat, yaitu self help, mutual help, dan official help. Self help menggambarkan kemampuan seseorang untuk mengenali tanda bahaya secara mandiri dan mengikuti arahan evakuasi. Mutual help merujuk pada masyarakat yang mengambil keputusan penyelamatan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan kelompok. Sementara official help menggambarkan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi atau pendampingan khusus dari pemerintah untuk melakukan penyelamatan diri.
Pendekatan serupa juga diterapkan dalam pemahaman mengenai jalur evakuasi. Abdul Muhari mendorong masyarakat untuk mengenali jalur menuju tempat evakuasi sementara (TES) berdasarkan lingkungan dan aktivitas keseharian. Menurutnya, jalur evakuasi yang paling mudah dikenali masyarakat dalam kondisi panik adalah jalur yang telah familiar dalam kehidupan sehari-hari.
Membangun Kepercayaan Diri Masyarakat Pascagempa Maluku
Pengalaman Abdul Muhari dalam penguatan kapasitas masyarakat juga terlihat saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Ambon dan sejumlah wilayah di Provinsi Maluku pada September 2019.
Saat itu, Abdul Muhari mendapat penugasan untuk membantu membangun kembali kepercayaan diri masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam memahami informasi kegempaan dan instrumen pencatat aktivitas gempa bumi. Upaya tersebut dilakukan setelah bencana menyebabkan 41 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang mengalami luka-luka.
Edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan secara perlahan membantu masyarakat memahami karakteristik gempa bumi dan informasi kegempaan. Pemahaman tersebut menjadi modal penting untuk mengurangi kecemasan sekaligus mendorong masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara lebih tenang dan terukur.
Seiring perjalanan kariernya di BNPB, Abdul Muhari kemudian dipercaya menjadi Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Dalam posisi tersebut, ia berperan dalam memperkuat sistem informasi kebencanaan, termasuk pemutakhiran dan validasi data sebagai salah satu fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan penanggulangan bencana.
Selain mengelola informasi kebencanaan, Abdul Muhari juga aktif menyampaikan perkembangan situasi bencana kepada publik. Komunikasi dengan media menjadi bagian penting dari tugasnya untuk memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, amanah sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB berada di pundaknya. Tugas tersebut membawa pengalaman panjang Abdul Muhari dalam bidang mitigasi, peringatan dini, penguatan kapasitas masyarakat, pengelolaan data, serta komunikasi kebencanaan ke dalam ruang lingkup kerja yang lebih luas.
Kedeputian Bidang Pencegahan memiliki peran penting dalam mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta berbagai unsur pentahelix penanggulangan bencana.
Penguatan aspek pencegahan diharapkan dapat menekan potensi dampak bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan paradigma penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan risiko dapat dikenali, dikurangi, dan dikelola sejak sebelum bencana.
Dengan pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan, BNPB terus memperkuat kapasitas kelembagaan untuk menjalankan mandat penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. (*)
