Pencanangan ini menjadi awal pelaksanaan pendataan ekonomi yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama lebih dari dua bulan itu, BPS Sumbar menargetkan seluruh pelaku usaha di provinsi ini dapat terdata secara lengkap sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Nurul Hasanudin mengatakan, pelaksanaan pencanangan bertepatan dengan Car Free Day dipilih agar semakin banyak masyarakat mengetahui pentingnya sensus ekonomi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerima petugas sensus.
“SE2026 mengusung tema Basamo Mambangun Nagari, Sukseskan Sensus Ekonomi. Kami mengajak pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, akademisi, media hingga masyarakat luas bersama-sama menyukseskan sensus ekonomi di Sumatera Barat,” ujarnya.
Menurut Nurul, kegiatan pencanangan tidak hanya berisi seremoni, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan BPS kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam bersama, donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), hingga pembagian berbagai hadiah menarik kepada masyarakat.
BPS Sumbar juga menyerahkan secara simbolis kartu perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada petugas sensus melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut diberikan karena petugas sensus memiliki mobilitas tinggi dan akan berinteraksi langsung dengan masyarakat selama proses pendataan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas dukungannya. Perlindungan ini menjadi bentuk komitmen kami memberikan rasa aman kepada seluruh petugas sensus dalam menjalankan tugas di lapangan,” katanya.
Pada kesempatan itu, BPS Sumbar juga meluncurkan Pos Sensus sebagai media komunikasi masyarakat untuk memastikan keluarga maupun usahanya telah tercatat dalam pelaksanaan SE2026.
Nurul mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha memberikan data secara benar, jujur dan lengkap kepada petugas sensus. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.
“Kami berharap seluruh masyarakat bersedia menerima petugas dan memberikan informasi yang benar sehingga data ekonomi Sumatera Barat semakin berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan. Tanpa data yang akurat dan mutakhir, pemerintah tidak akan mampu merumuskan kebijakan yang tepat.
“Pemerintah harus memastikan hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Salah satu cara mengukur sekaligus meningkatkan kinerja pembangunan adalah melalui data yang akurat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga munculnya berbagai jenis usaha baru menuntut pemerintah memiliki basis data ekonomi yang selalu diperbarui.
“Sensus ekonomi ini akan menghadirkan data yang akurat dan mutakhir sehingga kebijakan pembangunan ekonomi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat, memperkuat dunia usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Mahyeldi juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan BPS Sumbar dalam pelaksanaan sensus serta mengajak seluruh masyarakat mendukung petugas selama proses pendataan berlangsung.
Apresiasi juga datang dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Ia menilai pencanangan SE2026 di Sumatera Barat merupakan salah satu yang paling menarik karena dikemas secara kreatif dan melibatkan masyarakat secara langsung.
Sonny memaparkan, Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai enam juta jiwa dan didominasi usia produktif, provinsi ini juga memiliki diaspora yang kuat. Bahkan, saat ini jumlah migrasi masuk lebih besar dibanding migrasi keluar sehingga Sumatera Barat mulai menjadi daerah tujuan migrasi di Indonesia.
“Ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Barat mulai menjadi daya tarik bagi masyarakat dari daerah lain. Ekonomi daerah ini ditopang sektor pertanian, perdagangan dan transportasi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 715 ribu unit usaha di Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, lebih dari 708 ribu merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan konsentrasi terbesar berada di Kota Padang.
Menurut Sonny, meskipun pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sekitar 5,02 persen masih sedikit di bawah rata-rata nasional, pemerataan ekonominya tergolong baik. Hal itu tercermin dari rasio gini sebesar 0,280 atau berada di bawah angka 0,3 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif rendah.
“Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mungkin tidak setinggi daerah lain, tetapi manfaatnya lebih merata sehingga dirasakan oleh masyarakat secara luas,” katanya.
Sonny menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang hanya berlangsung sekitar satu bulan, SE2026 berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 agar cakupan pendataan lebih lengkap.
Ia juga meluruskan anggapan sebagian masyarakat yang masih khawatir didata karena mengira sensus berkaitan dengan perpajakan.
“Sensus ekonomi bukan untuk pajak. Data pribadi pelaku usaha dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Yang dipublikasikan hanya data agregat dalam bentuk jumlah, persentase dan wilayah,” tegasnya.
Menurutnya, data hasil sensus akan membantu pemerintah mengetahui jumlah usaha, lokasi, skala usaha, sektor usaha hingga kebutuhan pelaku usaha. Dengan demikian, program pemerintah seperti pelatihan, legalitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, pembangunan infrastruktur pasar hingga pengembangan UMKM dapat diarahkan kepada kelompok usaha yang benar-benar membutuhkan.
Untuk pelaksanaan SE2026 di Sumatera Barat, BPS menurunkan sebanyak 5.480 petugas lapangan yang akan mendata lebih dari 700 ribu pelaku usaha di seluruh kabupaten dan kota. Berbeda dengan sensus sebelumnya, kali ini petugas juga akan mendatangi rumah tangga secara langsung untuk mencatat usaha keluarga yang selama ini belum terdata.
Seluruh petugas telah dibekali perangkat digital berbasis gawai dan memanfaatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara langsung di lapangan dengan kualitas data yang lebih baik.
Sonny mengakui masih terdapat sebagian masyarakat yang menolak didata akibat kesalahpahaman mengenai tujuan sensus. Karena itu, BPS terus mengedukasi masyarakat melalui semboyan TIR, yakni Terima kedatangan petugas sensus dengan baik, Isi daftar pertanyaan secara jujur dan lengkap, serta Rahasia, karena seluruh data dan informasi responden dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang.
“Kami berharap masyarakat tidak khawatir menerima petugas sensus. Justru dengan terdata, usaha akan lebih terlihat sehingga lebih mudah memperoleh perhatian dalam berbagai program pembangunan pemerintah,” katanya.
Melalui pelaksanaan SE2026, BPS berharap tersedianya data ekonomi yang semakin lengkap, akurat dan mutakhir dapat menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang mampu memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mewujudkan pembangunan Sumatera Barat yang lebih berkualitas. (h/yes)
