PADANG, HALUAN — Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat perannya dalam memotret kondisi ekonomi nasional hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), BPS memastikan tidak ada satu pun aktivitas ekonomi yang luput dari pendataan, termasuk di daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai.
Di Sumatera Barat, sebanyak 5.000 petugas lapangan disiapkan untuk menjangkau seluruh wilayah, mulai dari pusat kota hingga daerah yang sulit diakses. Sensus ini dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
Kepala BPS Sumbar, Nurul Hasanudin, menegaskan bahwa SE2026 menjadi momentum penting untuk menghadirkan potret ekonomi yang lebih inklusif.
“Ekonomi hari ini tidak hanya terjadi di pasar atau pusat perbelanjaan, tetapi juga di ruang digital dan bahkan di rumah tangga. Kami ingin memastikan seluruh aktivitas itu, termasuk di wilayah 3T, dapat terdata secara sistematis,” ujarnya, Kamis (25/6).

Menjangkau dari Kota hingga Wilayah Terluar
Pendataan akan mencakup seluruh 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan pendekatan yang disesuaikan karakteristik wilayah. Di daerah kepulauan seperti Mentawai, BPS telah menyiapkan strategi khusus, termasuk pemetaan tiga pulau besar dan skema teknis pelaksanaan di lapangan.
Petugas sensus akan mendatangi langsung rumah dan lokasi usaha masyarakat dengan dilengkapi atribut resmi. BPS juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang akurat, disertai jaminan kerahasiaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Tangkap Transformasi Ekonomi Digital
Berbeda dari sensus sebelumnya, SE2026 turut menyasar ekonomi digital yang berkembang pesat. Tidak hanya pelaku usaha konvensional, sensus ini juga mencakup UMKM berbasis daring, pedagang online, hingga kreator konten seperti YouTuber dan influencer.
Menurut Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, pendekatan ini penting untuk menangkap perubahan struktur ekonomi pascapandemi yang semakin terdigitalisasi.
Potret Lengkap 17 Sektor Ekonomi
SE2026 akan memotret 17 sektor ekonomi, mulai dari pertanian, industri, hingga jasa. Data yang dihimpun meliputi profil usaha, omzet, hingga penerapan ekonomi hijau.
Hasil sensus ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang sektor unggulan di setiap wilayah, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi daerah, termasuk di kawasan 3T yang selama ini minim data.
Libatkan Masyarakat hingga Dunia Usaha
Secara nasional, BPS menargetkan lebih dari 30 juta pelaku usaha akan terdata dalam sensus yang digelar setiap 10 tahun tersebut. Dalam pelaksanaannya, BPS juga melibatkan mahasiswa, masyarakat umum, serta mitra statistik sebagai petugas lapangan.
Dukungan juga datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Barat. Ketua Apindo Sumbar, AE Rina Pangeran, menilai SE2026 akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Melalui sensus ini, kita akan mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi dan arah perkembangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Dengan jangkauan hingga pelosok negeri, SE2026 diharapkan menjadi fondasi data yang kuat untuk memastikan pembangunan ekonomi Indonesia lebih merata, termasuk bagi wilayah 3T yang selama ini kerap berada di pinggiran statistik. (h/yes)












