PADANG, HARIANHALUAN.ID — Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PPP, Nofrizon mengkritisi kondisi Jalan Kelok 44, khususnya di Kelok 10 yang nyaris putus namun belum mendapatkan penanganan maksimal dari Pemerintah Provinsi Sumbar.Kritik tersebut disampaikan Nofrizon saat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna di DPRD Sumbar, Senin (6/7).
Anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Agam-Bukittinggi itu mengatakan, masyarakat memintanya menyampaikan langsung kepada Gubernur Sumbar agar segera meninjau kondisi jalan tersebut. Pasalnya, kerusakan jalan Kelok 44 khususnya di kelok 10 sudah sangat parah dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Kondisi badan jalan di Kelok 10 hampir putus, tinggal sekitar dua meter. Pada musim hujan seperti sekarang, kondisinya sangat rawan. Kendaraan tronton sudah tidak bisa melintas. Yang masih bisa lewat hanya kendaraan kecil seperti L300 dengan kapasitas muatan terbatas. Masyarakat meminta saya menyampaikan langsung kepada Bapak Gubernur terkait persoalan ini,” ujarnya.
Nofrizon menilai pemerintah daerah kurang responsif terhadap penanganan kerusakan jalan Padang Luar-Simpang Manggopoh terutama pada sejumlah titik rawan yang terdampak akibat bencana, seperti di Kelok 8, Kelok 10, hingga Kelok 43. Namun, menurutnya, kondisi paling mengkhawatirkan saat ini berada di Kelok 10.
Ia menjelaskan, Jalan Kelok 44, khususnya Kelok 10, merupakan jalur strategis sekaligus urat nadi perekonomian masyarakat. Jalan tersebut menghubungkan Padang dengan Agam, Tiku, Sungai Limau, Lubuk Basung hingga Pasaman Barat, serta menjadi jalur distribusi berbagai komoditas, seperti jagung, padi, kelapa, ikan, dan hasil pertanian lainnya.
Volume lalu lintas di ruas tersebut jauh lebih padat dibandingkan Jalan Sicincin–Malalak. Karena itu, pemerintah provinsi harus menjadikan penanganan jalan tersebut sebagai prioritas.
Nofrizon juga menyampaikan harapan masyarakat agar Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar turun langsung meninjau lokasi tanpa pengawalan sehingga dapat merasakan kondisi yang dihadapi warga setiap hari.
“Masyarakat menyampaikan kepada kami, tolong undang Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur melewati sendiri jalur Padang Luar menuju Lubuk Basung tanpa pengawalan, bersama keluarga dan anak-anaknya. Rasakan bagaimana kondisi psikologis masyarakat yang setiap hari harus melintasi jalan tersebut,” katanya.
Ia menegaskan, apabila akses Jalan Kelok 10 sampai terputus, dampaknya akan sangat besar terhadap mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok di wilayah Agam dan Pasaman Barat.
Selain itu, ia menilai penanganan yang dilakukan selama ini belum mampu menyelesaikan persoalan secara permanen karena setiap musim hujan kerusakan terus berulang.
“Persoalan ini sudah tidak bisa lagi ditangani dengan cara biasa. Ibarat orang sakit, tidak cukup lagi diberi obat generik, tetapi sudah membutuhkan penanganan khusus. Kalau sampai akses ini putus, masyarakat terpaksa memutar jauh melalui Maninjau menuju Lubuk Basung,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Armizoprades saat dikonfirmasi Haluan terkait persoalan ini mengatakan pemerintah provinsi telah melakukan penanganan darurat di ruas Jalan Kelok 10 sejak dua hari terakhir.
Disebutnya, pihaknya juga menjadwalkan pemasangan sand bag sebagai langkah penanganan sementara untuk mencegah kerusakan semakin meluas.
“Penanganan sementara sudah kami lakukan sejak dua hari lalu. Hari ini rencananya akan dipasang sand bag untuk memperkuat bagian jalan yang terdampak,” ujar Armiz.
Ia menambahkan, untuk penanganan permanen, pemerintah masih menunggu ketersediaan anggaran melalui mekanisme Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) maupun sumber pendanaan lainnya.
“Untuk penanganan permanen, kami masih menunggu ketersediaan anggaran melalui R3P dan usulan pendanaan lainnya,” pungkasnya. (*)
