Bagi pengamat internasional dan para wajib pajak, kasus ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman: Dapatkah Indonesia benar-benar mengelola jaring pengaman sosial yang besar tanpa mengubahnya menjadi ladang uang bagi pejabat korup?
Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto untuk merombak kepemimpinan BGN, menggantikan Dadan dengan Nanik S. Deyang dalam satu malam tentunya mengagetkan publik , adalah langkah pertama yang diperlukan.
Namun, pergantian wajah saja tidak akan menyembuhkan penyakit sistemik. Kepemimpinan baru harus menerapkan reformasi konkret untuk menyelamatkan integritas program
Transparansi Pengadaan Harga Mati
Setiap kontrak, spesifikasi aset, dan harga satuan harus dipublikasikan secara daring. Era penyamaran mark up dengan dalih “kebutuhan sosial mendesak” harus diakhiri.
Desentralisasi Akuntabilitas, Alih-alih pembelian teknologi terpusat secara besar-besaran, anggaran harus difokuskan langsung pada Satuan Pelayanan (BUMN) lokal. Biarkan dana mengalir langsung ke petani, dapur umum lokal, dan pengiriman nutrisi segera.
Pengawasan Jalannya Lembaga Lebih Diperketat Lembaga pengawas antikorupsi independen dan auditor publik harus diintegrasikan ke dalam prosedur operasional standar program.
Badan Gizi Nasional memiliki kesempatan kedua untuk membersihkan namanya dan memenuhi janji awalnya. Anak-anak Indonesia tidak bisa menunggu birokrasi untuk memperbaiki diri. Fokus harus kembali ke tempat yang seharusnya: meja makan, bukan dealer mobil. (*)
