Dari sektor konektivitas, Krisno membeberkan ketimpangan tajam kondisi jalan di Indonesia. Jalan nasional sudah mantap di atas 94 persen, namun jalan provinsi baru sekitar 70 persen, dan jalan kabupaten/kota tertinggal di angka 53 persen. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada mobilitas ekonomi daerah.
Untuk Sumbar sendiri, tingkat kemantapan jalan berada pada angka 70,55 persen setara rata-rata nasional jalan provinsi. Namun tantangan terbesar justru ada di tingkat kabupaten/kota. “Ini gap yang sangat besar dan harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, turut memperberat kondisi. Tahun 2026, alokasi DAK fisik hanya Rp5 triliun, jauh turun dari kisaran Rp13–14 triliun pada tahun sebelumnya. “Ini perubahan yang luar biasa. Banyak daerah datang ke Kementerian PU mempertanyakan hal ini,” ujarnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Krisno melihat peluang besar Sumbar dari sektor pariwisata. Ia menyebut karakter Sumbar mirip Jawa Barat yang memiliki kekayaan objek wisata. “Pariwisata ini sektor yang cepat pulih. Ke depan bisa menjadi andalan Sumbar, bahkan mendunia, terutama Mentawai,” katanya.
Namun ia mengingatkan, pengembangan pariwisata harus didukung infrastruktur memadai, mulai dari akses jalan, air bersih, hingga pengelolaan lingkungan. Tak kalah penting, Krisno juga mewanti-wanti ancaman serius dari pengelolaan sampah. Saat ini, banyak kota di Indonesia menghadapi kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) yang overkapasitas. “Ini bom waktu. Kalau tidak segera ditangani, akan menjadi krisis seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah,” ujarnya.
Solusi yang didorong adalah pengolahan sampah berbasis energi (waste to energy) serta pengelolaan dari sumbernya. Selain itu, sanitasi juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan penurunan angka stunting.
Sebagai daerah rawan bencana, Sumbar juga dituntut mengembangkan infrastruktur yang adaptif dan berkelanjutan. Krisno menekankan pentingnya pembangunan yang selaras dengan alam. “Kita harus memahami bahasa alam. Jangan sampai alam ‘membalas’ kita seperti bencana yang terjadi beberapa waktu lalu,” ucapnya.
Ia juga menyinggung proyek strategis seperti Flyover Sitinjau Lauik yang telah masuk prioritas nasional, dengan catatan kesiapan perencanaan dan tindak lanjut daerah harus matang.
Di akhir paparannya, Krisno menegaskan bahwa akurasi data infrastruktur menjadi faktor krusial dalam menarik investasi. “Semua berbasis data. Investor pasti melihat data. Kalau datanya tidak valid, bagaimana mereka mau masuk?” katanya.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembaruan data infrastruktur, mengingat skema pendanaan pusat kini semakin terbatas. (*)
