PADANG, HARIANHALUAN.ID — Tantangan pembangunan Sumatera Barat (Sumbar) ke depan tidak lagi sekadar membangun fisik, melainkan bagaimana memastikan efisiensi investasi dan ketepatan strategi infrastruktur berjalan dengan optimal.
Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Krisno Yuwono saat menghadiri Musrenbang RKPD Sumbar 2027 secara daring, Rabu (8/4).
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) nasional yang masih berada di atas ambang ideal. “ICOR ini harus di bawah 6. Kalau tidak, investasi kita menjadi tidak efisien, dan daerah akan kesulitan menarik investor,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan ICOR menjadi kunci untuk mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Strateginya tidak lain adalah optimalisasi biaya pembangunan, pemanfaatan aset, serta investasi infrastruktur yang benar-benar produktif.
Namun demikian, ia mengakui masih ada tantangan mendasar yang masih membayangi. Ia menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari penyediaan infrastruktur dasar. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap air bersih, sanitasi, hingga konektivitas wilayah.
“Percepatan akses infrastruktur dasar harus berjalan beriringan dengan penyerapan tenaga kerja. Daya beli masyarakat harus didorong, karena itu kunci menurunkan kemiskinan,” katanya.
Selain isu kemiskinan, ia juga menggarisbawahi ancaman krisis pangan global. Pemerintah, kata Krisno, kini mendorong agenda besar swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.
Strateginya meliputi peningkatan produktivitas lahan serta perbaikan distribusi hasil pertanian. “Distribusi ini sangat tergantung pada konektivitas. Jalan dan infrastruktur logistik harus mendukung,” ujarnya.
Untuk itu, penguatan kawasan prioritas menjadi pendekatan utama. Dalam RPJMN, Pulau Sumatera memiliki 87 kawasan prioritas, terdiri dari kawasan pertumbuhan, komoditas unggulan, hingga kawasan swasembada pangan, air, dan energi.
Isu krusial lain yang disorot adalah pengelolaan sumber daya air. Meski pembangunan bendungan masif telah dilakukan, Krisno menilai manajemen air masih lemah. “Harusnya saat musim hujan kita bisa menampung air, dan saat kemarau dimanfaatkan. Tapi yang terjadi sekarang, hujan banjir, kemarau kekeringan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tampungan air serta kualitas air baku yang hingga kini masih rendah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar, termasuk bagi Sumbar yang memiliki potensi sumber daya air melimpah namun belum optimal dikelola.
