PADANG, HARIANHALUAN.ID — Usai meluncurkan tiga daerah percontohan akhir 2025 lalu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kini membidik 10 lokasi baru Nagari Creative Hub (NCH). Sebanyak 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditenggat untuk segera menyiapkan rencana aksi untuk program unggulan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Sumbar, Yozawardi Usama Putera mengatakan, 10 lokasi baru NCH itu ditargetkan bakal diluncurkan pada pada Oktober atau November 2026 mendatang. Dengan penambahan tersebut, jumlah nagari yang menjadi lokasi pelaksanaan program NCH di Sumbar saat ini menjadi 13 lokasi.
Ia menjelaskan, tiga model (daerah percontohan) NCH yang telah aktif sejak 2025 itu berada di Desa Sikalang, Kota Sawahlunto; Nagari Toboh Gadang Barat, Kabupaten Padang Pariaman; serta Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar.
“Dengan penambahan tersebut, maka total daerah percontohan NCH yang aktif hingga akhir tahun mendatang menjadi 13 NCH, tiga di antaranya dibentuk tahun 2025 lalu dan 10 NCH tahun 2026,” katanya saat rapat koordinasi tim percepatan NCH di Ruang Rapat Istana Gubernur, Selasa (11/8).
Ia menjelaskan, 10 lokasi lainnya saat ini tengah dipersiapkan untuk menjadi model NCH baru pada tahun 2026 ini antara lain. Nagari Panti Selatan di Kabupaten Pasaman, Nagari Sinuruik di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang di Kabupaten Limapuluh Kota, Desa Cubadak Mentawai di Kota Pariaman, serta Nagari Koto Baru di Kabupaten Solok.
Selanjutnya, Nagari Tanjuang Bonai Aur di Kabupaten Sijunjung, Nagari Sungai Duo di Kabupaten Dharmasraya, Nagari Lubuak Gadang Utara di Kabupaten Solok Selatan, Nagari Talaok di Kabupaten Pesisir Selatan, serta Nagari Koto Tangah di Kabupaten Agam.
Yozawardi mengatakan, untuk kegiatan peluncuran, Nagari Pangian, Kabupaten Tanah Datar, direncanakan menjadi lokasi pusat pelaksanaan.
Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi mengatakan, perluasan NCH harus diiringi dengan penguatan dukungan lintas perangkat daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur saja belum cukup untuk memastikan NCH berkembang dan memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Infrastrukturnya sudah tersedia, hanya saja dari aspek digital marketing, standarisasi produk, strategi pemasaran, masa layak konsumsi produk, dan branding itu masih perlu penguatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan berbagai aspek tersebut akan dilakukan secara kolaboratif oleh 21 OPD yang tergabung dalam tim pendamping NCH. Masing-masing OPD telah memiliki pembagian tugas dan akan menyusun rencana aksi untuk mendukung pengembangan NCH selama enam bulan ke depan.
Menurut Medi, semakin luasnya cakupan NCH membutuhkan pola pendampingan yang adaptif dan efisien. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, OPD didorong memanfaatkan fasilitas pemerintah kabupaten/kota dan mendatangi langsung lokasi objek sasaran, sehingga program tetap dapat berjalan tanpa harus selalu memusatkan kegiatan di tingkat provinsi.
Rencana Aksi OPD
Yozarwardi mengungkapkan bahwa dari 21 OPD yang dievaluasi, selain Dinas PMD sebagai pengampu utama dan BPSDM dari sisi penyiapan SDM, sudah ada delapan OPD yang aktif bergerak di lapangan.
Dinas Kominfotik Sumbar, misalnya, telah membangun infrastruktur internet gratis dengan kapasitas hingga 300 Mbps di lokasi nagari kreatif. Dukungan konektivitas ini diharapkan menjadi fondasi bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi berbasis digital.
Kemudian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuka pelatihan virtual untuk mencetak host atau live streamer sekaligus membekali masyarakat dengan strategi transaksi digital. Dinas Kebudayaan bergerak melalui pelatihan seni dan budaya lokal, sementara BKD Sumbar mempersiapkan tenaga pendamping dari kalangan generasi muda, khususnya Gen-Z.
Namun, Yozarwardi menegaskan, potensi nagari yang begitu besar tidak mungkin dikembangkan hanya dengan delapan OPD. “Potensi di desa sangat kaya sehingga peran 8 OPD saja tidak cukup, karena itu Sekdaprov Sumbar menginstruksikan OPD lainnya, seperti dinas pariwisata, dinas koperasi dan UMKM, dinas kesehatan, hingga dinas pendidikan segera menyerahkan rencana aksi konkret,” katanya.
Keterlibatan generasi muda juga diarahkan agar tidak berhenti sebatas seremoni. Dinas Pendidikan, misalnya, dapat melibatkan siswa SMK dari jurusan Digital Marketing untuk mengasah kemampuan mereka sekaligus membantu pelaku usaha nagari ketika hari libur. Di sisi lain, Dinas Kesehatan diharapkan memastikan produk UMKM yang dihasilkan masyarakat memenuhi standar kebersihan dan higienitas.
Persoalan yang ditemukan di sejumlah daerah percontohan pun mulai dipetakan. Menurut Yozarwardi, sebagian besar infrastruktur digital sudah tersedia. Persoalan justru bergeser pada kemampuan masyarakat memanfaatkan infrastruktur tersebut untuk menghasilkan nilai ekonomi.
Kemampuan digital marketing masih menjadi kendala. Begitu juga dengan kelayakan kemasan, branding, hingga pencantuman dan pengelolaan masa kedaluwarsa produk. Karena itu, seluruh OPD diminta segera menerjemahkan keterlibatannya dalam bentuk rencana aksi yang konkret. Dokumen rencana aksi tersebut paling lambat diserahkan Senin pekan depan sebelum dilakukan evaluasi secara berkala oleh Sekdaprov Sumbar. (h/fzi)
