Oleh: Maryadi (Wartawan Muda)
HARIANHALUAN.ID – Jarang sekali politisi yang mau berinvestasi politik lewat jalur pembangunan pendidikan. Kenapa tidak, investasi politik dibidang pendidikan sulit mendapatkan nilai dimata masyarakat, karena hasilnya tidak tampak secara kasat mata dan hasilnya sangat lama baru didapat.
Buktinya politisi lebih cenderung untuk berinvestasi politik dibidang infrastruktur jalan dan jembatan, mengadakan pelatihan usaha dengan memberikan biaya transportasi, mengadakan sosialisasi kesehatan atau stunting, selain diberi uang transportasi, peserta juga diberi makan dengan tempat acara di gedung ber AC atau hotel berbintang. Apakah hasilnya, jangan ditanya.
Apakah efektif, jawabannya juga tidak. Sebab, penulis pernah membuktikan, sepulangnya, salah seorang warga masyarakat dari pelatihan atau mengikuti sosialisasi, ketika penulis bertanya apa isi acara yang ia ikuti, jawabannya tidak tau atau entah apa.
Kemudian politikus tadi untuk pemilu setelah itu apakah akan dipilih atau terpilih lagi dengan mengadakan kegiatan tersebut setiap tahunnya, jelas-jelas tidak, penulis bisa membuktikannya dengan contoh.
Kita kembali lagi kepada investasi politik dibidang pendidikan, berbeda dengan pemerintahan Prabowo dengan Kabinet Merah Putihnya. Ia membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) dengan dana puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, gedung sekolah, tempat tinggal asrama dan lain sebagainya yang cukup mewah yang disediakan oleh pemerintah untuk anak miskin, tetapi mampu secara akademis.
Apakah anak-anak itu betah sekolah di tempat yang katanya mewah daripada rumahnya sendiri, belum tentu juga, tetapi itu dikategorikan sebagai tantangan dalam menjalankan program pemerintah.
Kapan hasilnya akan didapat, kapan hasilnya akan keliatan, tentu tidak setahun dua tahun, tiga tahun bahkan sepuluh tahun. Kapan hasilnya akan nampak, ketika anak anak bangsa itu sudah bisa menjalankan roda pembangunan di bidangnya masing masing.
Ketika anak-anak bangsa itu sudah lahir di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya masing masing.
Kalaulah kita lihat periode kekuasaan politik, paling lama hanya sepuluh tahun, apakah efektif untuk kampanye pemilu, apakah orang-orang yang ikut mengenyam pendidikan itu akan memilih penguasa yang mencetuskan program pendidikan tersebut?? Jawabannya walahualam.
Sekolah Rakyat Terintegrasi itu akan dibangun di berbagai wilayah yang sudah memenuhi persyaratan. Misalnya saja Kabupaten Dharmasraya, sesuai target yang direncanakan dapat menampung anak-anak atau siswa tahun ajaran 2026 ini dan sudah mulai yang diawali dengan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
