PADANG, HARIANHALUAN.ID — Sebanyak 952 guru honorer di Sumatera Barat yang belum mendapatkan kepastian status kepegawaian menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemprov Sumbar memastikan tenaga pendidik tersebut akan diprioritaskan dalam pengadaan pegawai, termasuk melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pemerintah daerah tidak membuka penerimaan pegawai negeri pada tahun ini karena fokus diarahkan untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer, khususnya guru, agar memperoleh kepastian status.
“Tahun ini kita tidak menerima pegawai negeri dan lebih memprioritaskan untuk memastikan mereka sebagai pegawai P3K ataupun paruh waktu,” kata Mahyeldi saat menghadiri Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) I PGRI Sumatera Barat 2026 di Truntum Hotel Padang, Jumat (4/9/2026).
Mahyeldi menyebut, kepastian status kepegawaian penting agar para guru dapat menjalankan tugas mendidik dengan lebih tenang dan nyaman.
Ia juga berharap guru PPPK nantinya memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
“Sehingga memang ke depan ada kepastian dan kemudian juga ada ketetapan. Ini akan menenangkan mereka dalam menunaikan tugas sebagai pendidik,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, kebutuhan tenaga pendidik juga akan menjadi prioritas Pemprov Sumbar dalam penerimaan pegawai pada 2027. Hal itu sejalan dengan tingginya jumlah aparatur yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
“Di Sumatera Barat, pegawai Provinsi Sumatera Barat rata-rata 800-900 yang pensiun setiap tahun. Kita utamakan untuk guru dan tenaga kesehatan,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi dalam rangkaian Konkerprov I PGRI Sumbar 2026 sekaligus pengukuhan Ibunda Guru PGRI Sumbar masa bakti XXIII 2024-2029.
Kegiatan yang berlangsung 4-6 September 2026 itu mengusung tema “Memperkuat Solidaritas dalam Mewujudkan Guru Bermutu, Indonesia Maju.”
Ketua PGRI Provinsi Sumatera Barat Darmalis menegaskan, PGRI akan terus mengawal perjuangan guru yang belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Ia mengatakan PGRI Sumbar bersama Pengurus Besar PGRI terus mendorong agar guru honorer yang belum terangkat dapat memperoleh status PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
“Kami dari PGRI Provinsi Sumatera Barat dan juga Ibu Ketua Umum PB PGRI selalu berjuang bagaimana teman-teman kita yang belum terangkat itu berusaha di 2027 sudah diangkat menjadi P3K,” kata Darmalis.
Ia berharap kebijakan pemerintah terkait peluang PPPK untuk mengikuti seleksi menjadi PNS dapat memberikan jalan keluar bagi guru yang selama ini mengabdi sebagai tenaga honorer.
Menurut Darmalis, persoalan kesejahteraan dan perlindungan guru menjadi salah satu fokus yang harus terus diperjuangkan organisasi profesi tersebut.
Konkerprov I 2026 menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi selama satu tahun terakhir sekaligus menyusun program kerja untuk satu tahun ke depan.
“Tujuannya untuk melaporkan program kerja tahun yang lalu, termasuk laporan keuangan PGRI, kemudian membuat program ke depannya,” ujarnya.
Konkerprov diikuti seluruh pengurus PGRI kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Bahkan, PGRI Kepulauan Mentawai mengirimkan 12 peserta.
“Tidak ada satu pun kabupaten/kota yang tidak hadir. Semuanya hadir,” kata Darmalis.
Total peserta yang hadir mencapai 234 orang, terdiri atas 214 peserta dan unsur provinsi.
Melalui Konkerprov tersebut, PGRI Sumbar berharap lahir program kerja yang konkret untuk memperkuat solidaritas organisasi, meningkatkan mutu pendidikan, memperjuangkan kesejahteraan, serta memberikan perlindungan kepada guru di Sumatera Barat
Di tengah persoalan status dan kesejahteraan guru tersebut, PGRI Sumbar mengukuhkan Harneli Mahyeldi sebagai Ibunda Guru PGRI Sumbar masa bakti XXIII 2024-2029.
Harneli mengatakan amanah tersebut akan dijalankan dengan mendekatkan diri kepada para guru serta mendengarkan berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi pendidik di seluruh Sumatera Barat.
“Kenapa Umi mau menjadi Ibunda Guru? Karena memang ingin selalu dekat dengan guru,” ujarnya.
Menurut Harneli, Ibunda Guru diharapkan tidak sekadar menjadi simbol, tetapi memiliki peran dalam memperkuat kemanfaatan PGRI bagi guru.
Ia menilai guru memiliki posisi penting dalam membentuk karakter generasi muda. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan bagi peserta didik.
“Guru yang berkarakter akan melahirkan anak-anak yang berkarakter pula. Guru merupakan orang tua bagi anak di sekolah,” katanya.
Harneli mengingatkan guru untuk mampu menyesuaikan pola pendidikan dengan perkembangan zaman, terutama menghadapi generasi yang tumbuh di tengah pesatnya teknologi digital.
“Didiklah anak-anak itu sesuai dengan masanya. Jangan menyamakan mendidik anak-anak sekarang dengan masa kita ketika kecil. Sangat berbeda,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan guru dalam menghadapi berbagai persoalan yang mengancam perkembangan anak, mulai dari narkoba, pergaulan bebas, perundungan, hingga pengaruh negatif di ruang digital.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menegaskan, perlindungan terhadap guru merupakan salah satu agenda penting yang terus diperjuangkan PGRI.
Ia mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan mitra strategis PGRI dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan dan profesi guru.
“Pendidikan tidak bisa dilaksanakan seorang diri, kita harus bersama-sama,” kata Unifah.
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang terhadap dunia pendidikan.
Menurutnya, kemajuan teknologi dan artificial intelligence tidak akan cukup tanpa sentuhan pendidikan dan pembentukan karakter.
“Betapa pun kita ketahui artificial intelligence dan semua kemajuan itu tidak ada artinya kalau tanpa sentuhan pendidikan,” ujarnya.
Unifah juga menitipkan para guru kepada pemerintah daerah agar mendapatkan perlindungan sehingga dapat menjalankan tugas secara aman dan profesional.
“Undang-Undang Perlindungan Guru itu adalah bagian yang terus kita perjuangkan,” katanya.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan Pemko Padang terus memperkuat pendidikan karakter melalui sejumlah program, di antaranya Smart Surau dan kegiatan Subuh berjamaah.
Fadly menyebut sekitar 30 ribu dari total 90 ribu siswa SD dan SMP di Kota Padang telah mengikuti kegiatan Subuh berjamaah.
Selain itu, Pemko Padang juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru melalui pemberian beasiswa dan insentif bagi guru PAUD serta tenaga pendidik pada lembaga pendidikan nonformal.
“Kita berkomitmen meningkatkan insentif pembelajaran kelompok bagi guru PAUD berikut sertifikasinya menjadi Rp250 ribu setiap tahun,” kata Fadly.
Ia menilai guru memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki adab, karakter, dan kemampuan menghadapi tantangan global.(h/dft)
