PADANG, HARIANHALUAN.ID- Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nofrizon, menyoroti penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan asrama SMA Negeri 1 Bukittinggi.
Menurut Nofrizon, penggunaan anggaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Kemendagri yang memprioritaskan dana pemulihan pascabencana untuk perbaikan fasilitas dan pelayanan publik terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Nofrizon saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (11/5), di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
“Sebagai anggota DPRD Sumbar dan bagian dari Badan Anggaran, saya akan menyurati Menteri Dalam Negeri, Kejaksaan, Polda hingga KPK terkait dugaan penyalahgunaan penggunaan TKD ini secara resmi,” tegas Nofrizon.
Ia menjelaskan, sebelumnya pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan TKD untuk seluruh daerah, termasuk untuk Provinsi Sumatera Barat yang mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp500 miliar.
Namun, ketika pemerintah pusat mengembalikan dana untuk penanganan bencana hidrometeorologi, justru muncul alokasi pembangunan asrama SMA 1 Bukittinggi sebesar Rp5 miliar dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Nofrizon menegaskan, pihaknya tidak menolak pembangunan asrama tersebut. Namun, ia menilai pembiayaan tidak semestinya menggunakan dana yang diperuntukkan bagi pemulihan pascabencana. Jika pemerintah daerah akan mengalokasikan juga pembangunan asrama SMA Negeri 1 Bukittinggi, kata dia, DED nya bisa dimasukan di APBD Perubahan 2026, dan dana pembangunan fisiknya bisa dialokasikan melalui APBD induk 2027 tanpa harus mengganggu TKD yang diperuntukkan untuk penanganan bencana.
“Kita tidak menolak pembangunan asrama. Tetapi jangan menggunakan dana TKD yang fokusnya untuk penanganan dampak bencana. Sampai hari ini DED-nya juga belum ada dan terkesan dipaksakan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya dugaan kepentingan tertentu dalam pengalokasian anggaran tersebut.
Menurut Nofrizon, muncul informasi saat pembahasan anggaran bahwa proyek pembangunan asrama itu diduga dipaksakan masuk karena adanya kedekatan emosional sejumlah pejabat dengan sekolah tersebut sebagai alumni.
“Ambo (saya) dapat informasi, karena Gubernur dan Kepala Bappeda Sumbar adalah alumni di situ. Makanya dicantolkannya di situ, dipaksakan masuk,” lanjutnya.
Dia memperingatkan agar pejabat daerah berhati-hati dalam mengelola APBD dan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan panggung politik atau kelompok tertentu.
Ia mengingatkan kembali kasus hukum yang pernah menjerat pejabat utama di Sumatera Barat akibat penyalahgunaan anggaran. Meski demikian, ia meminta agar persoalan itu dapat dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kita tidak ingin ada dugaan nepotisme ataupun kepentingan kelompok dalam penggunaan anggaran daerah. APBD harus digunakan secara objektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menilai masih banyak kebutuhan mendesak pascabencana yang harus diprioritaskan pemerintah daerah, mulai dari perbaikan jalan provinsi, penanganan longsor, hingga pemulihan lahan pertanian masyarakat terdampak galodo.
“Kebutuhan pokok masyarakat terdampak bencana harus diutamakan dulu. Jalan provinsi rusak di Manggopoh dan Padang Lua masih banyak yang belum tertangani. Longsor masih terjadi, korban masih ada yang dirawat, sawah rusak dan material galodo juga belum seluruhnya dibersihkan,” katanya.
Dalam interupsinya, Nofrizon juga meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam menyusun dan menggunakan APBD agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai pengelolaan anggaran daerah digunakan untuk kepentingan tertentu atau menimbulkan persepsi publik yang negatif. APBD harus berpihak pada kebutuhan masyarakat luas,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat dimintai keterangan awak media terkait rencana pembangunan asrama SMA 1 Bukittinggi menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu melihat dan mengkaji kebutuhan pembangunan tersebut.
Menurut Mahyeldi, sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, termasuk rencana pengembangan sekolah berasrama di sejumlah wilayah Sumatera Barat guna meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses belajar bagi siswa.
“Kita akan lihat dulu terkait pembangunan asrama tersebut. Namun, ke depan kita memang mendorong agar sekolah-sekolah SMA memiliki fasilitas asrama untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, pembangunan asrama sekolah sangat penting terutama bagi daerah dengan kondisi geografis sulit, seperti Kepulauan Mentawai, yang kerap menghadapi kendala akses dan cuaca ekstrem.
“Yang paling penting itu di Mentawai, karena kondisi geografisnya sulit dan cuaca sering ekstrem. Asrama menjadi solusi agar anak-anak bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan,” tukasnya. (*)
