PADANG, harianhaluan.id — Rendahnya literasi politik di kalangan generasi muda masih menjadi pekerjaan rumah dalam memperkuat kualitas demokrasi. Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap dipenuhi disinformasi, politik justru lebih sering dipahami sebatas kontestasi pemilu daripada proses penyusunan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Kondisi itu mendorong berbagai pihak menghadirkan model pendidikan politik yang lebih dekat dengan pengalaman nyata.
Salah satunya dilakukan DPW Partai NasDem Sumatera Barat melalui program Remaja Bernegara, yang kembali digelar untuk memberi kesempatan kepada pelajar dan mahasiswa merasakan langsung bagaimana bekerja sebagai anggota DPRD selama satu hari. Program ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori demokrasi, tetapi juga mengalami secara langsung mekanisme pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPW Partai NasDem Sumbar, M. Yusuf, mengatakan pendidikan politik perlu dilakukan melalui praktik sehingga generasi muda memahami proses lahirnya sebuah kebijakan publik. Menurutnya, pengalaman tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran politik yang lebih baik sejak usia sekolah.
“Tujuan kegiatan ini memberikan pengalaman, pengetahuan, wawasan, dan pendidikan politik kepada generasi muda. Setelah mengikuti kegiatan ini, mereka juga tidak memiliki kewajiban menjadi kader Partai NasDem,” kata Yusuf kepada media, Sabtu (18/7) di DPRD Sumbar.
Selama kegiatan berlangsung katanya, peserta mengikuti simulasi tahapan kerja legislatif sebagaimana dijalankan anggota DPRD Sumbar. Mereka memulai dari proses menyerap aspirasi masyarakat, mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus), hingga merasakan mekanisme rapat paripurna yang menjadi forum pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
“Tidak hanya memahami prosedur persidangan, peserta juga dilibatkan dalam pembahasan simulasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Isu yang dibahas dipilih dari persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja, seperti LGBT, pergaulan bebas, judi online, hingga tawuran yang belakangan menjadi perhatian masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Yusuf, pemilihan tema tersebut dimaksudkan agar peserta memahami bahwa penyusunan regulasi bukan sekadar menghasilkan aturan, melainkan proses mencari solusi atas berbagai persoalan sosial melalui pembahasan yang melibatkan berbagai sudut pandang dan kepentingan masyarakat.
NasDem Sumbar Ajak Remaja Rasakan Jadi Anggota DPRD Sehari
Lebih lanjut dikatakan M Yusuf, antusiasme mengikuti program ini terus meningkat. Pada pelaksanaan angkatan kedua, panitia mencatat sebanyak 243 pelajar dan mahasiswa mendaftar. Setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat, hanya 30 peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
“Proses seleksi dilakukan melalui penilaian gagasan tertulis dan video yang dikirim peserta. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari pelajar SMP, SMA hingga mahasiswa dengan rentang usia 16 sampai 19 tahun, sehingga forum tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai perspektif generasi muda,” terangnya.
Selain mengikuti simulasi di DPRD Sumbar, peserta juga menjalani sejumlah agenda pendukung, di antaranya pembukaan di NasDem Tower DPW Sumbar serta kunjungan edukatif ke Museum Adityawarman. Rangkaian kegiatan itu dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai sejarah, kebangsaan, dan sistem demokrasi Indonesia.
“Keberhasilan pelaksanaan dua angkatan Remaja Bernegara mendorong DPW Partai NasDem Sumbar memperluas cakupan program tersebut. Saat ini, persiapan penyelenggaraan angkatan ketiga mulai dilakukan dengan rencana pelaksanaan di tingkat DPD Partai NasDem kabupaten dan kota di Sumatera Barat,” tuturnya.
Melalui program tersebut disebut M Yusuf, NasDem berharap semakin banyak generasi muda memahami fungsi lembaga legislatif, proses pembentukan kebijakan publik, serta pentingnya keterlibatan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan politik sejak usia dini dinilai menjadi salah satu langkah membangun partisipasi politik yang lebih rasional, kritis, dan bertanggung jawab di masa mendatang. (h/isr)
