PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp354 miliar yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk mempercepat penanganan dampak bencana alam yang melanda berbagai daerah pada Mei 2026.
Salah satu wujud nyata pemanfaatan kucuran dana dari pusat itu adalah pembangunan Jembatan Bailey penghubung Sitangkai-Tanjung Ampalu yang berada di Nagari Taluk, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.
Jembatan darurat sepanjang 42 meter itu dibangun sebagai solusi cepat setelah Jembatan Titian Putiah ambruk diterjang Galodo. Kalau itu, Galodo memutus akses utama yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar, Sijunjung, Payakumbuh hingga jalur strategis menuju Provinsi Riau, Jambi dan Provinsi tetangga lainnya.
Pembangunan dimulai pada 6 Juli 2026 dan hanya dalam waktu tiga hari, tepatnya 8 Juli pukul 20.00 WIB, jembatan sudah dapat dilalui kendaraan. Saat ini pekerjaan terus berlanjut dan ditargetkan rampung pada awal Agustus 2026. Dalam waktu dekat, struktur Bailey akan dipindahkan ke posisi permanennya pada akhir pekan agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat yang padat pada hari kerja.
Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Mitra Hengki, mengatakan percepatan pembangunan menjadi prioritas karena jembatan tersebut merupakan urat nadi transportasi masyarakat.
“Begitu jembatan putus, akses masyarakat langsung terhambat. Karena itu kami bergerak cepat melakukan pembangunan Jembatan Bailey agar aktivitas masyarakat dan distribusi logistik dapat kembali berjalan normal,” ujarnya di lokasi pengerjaan jembatan Bailey Selasa (28/7).
Jembatan Bailey tersebut memiliki kapasitas beban 15 hingga 20 ton sehingga dapat dilalui kendaraan angkutan barang maupun kendaraan pribadi. Pekerjaan pembangunan tapak dan perakitan jembatan menghabiskan anggaran sekitar Rp4,1 miliar yang bersumber dari tambahan dana TKD pascabencana.
Tambahan dana TKD sebesar Rp354 miliar yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Sumatera Barat memang disiapkan untuk mendukung penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi infrastruktur, sekaligus memperkuat mitigasi bencana pada masa mendatang.
Pemanfaatan dana tersebut diarahkan agar pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat lumpuh akibat bencana.
Jembatan Titian Putiah menjadi salah satu infrastruktur yang diprioritaskan karena memiliki fungsi strategis sebagai penghubung sejumlah kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, hingga jalur distribusi antarkabupaten.
Wali Nagari Taluk, Fendi Aswil mengatakan selama jembatan putus masyarakat harus memutar perjalanan sejauh 19 kilometer melalui jalan alternatif yang kondisinya jauh lebih buruk. Kondisi tersebut menyebabkan biaya transportasi meningkat dan aktivitas ekonomi warga terganggu.
“Selama jembatan putus, masyarakat harus memutar sekitar 19 kilometer. Distribusi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan ikut terdampak karena akses menjadi lebih jauh,” katanya.
Menurutnya, selama hampir satu setengah bulan pascabencana, aktivitas ekonomi masyarakat menurun drastis. Hasil pertanian, komoditas perkebunan, hingga produksi telur dari peternak harus melewati jalur yang lebih panjang sehingga biaya distribusi meningkat. Sebagian pelaku usaha juga mengalami penurunan omzet akibat berkurangnya arus lalu lintas.
Sebelum Jembatan Bailey selesai dibangun, masyarakat bahkan sempat menggunakan jembatan darurat dari batang pohon kelapa untuk menyeberangi sungai.
Keberadaan Jembatan Bailey kini menjadi penanda dimulainya kembali denyut ekonomi kawasan Lintau Buo. Kendaraan logistik kembali melintas, hasil bumi kembali dipasarkan, dan konektivitas antarwilayah kembali pulih.
Pembangunan Jembatan Bailey Titian Putiah menjadi salah satu contoh bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengoptimalkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen percepatan pemulihan pascabencana.
Melalui pembangunan infrastruktur yang cepat, pemerintah tidak hanya memulihkan akses transportasi, tetapi juga membangkitkan kembali roda perekonomian masyarakat yang terdampak, sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi bencana pada masa yang akan datang. (h/adpsb)
