PADANG, HARIANHALUAN.ID — Pemerintah terus mengebut pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Barat (Sumbar). Sebanyak delapan Sekolah Rakyat ditargetkan rampung dalam tahun ini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Syaifullah mengatakan, dari total delapan Sekolah Rakyat yang ditarget rampung tahun ini, Sekolah Rakyat di Dharmasraya mencatatkan progres pembangunan paling pesat. Sementara tujuh lokasi lainnya masih terkendala sejumlah persoalan, mulai dari masalah lahan hingga kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan dan jembatan.
“Tahun ini pemerintah pusat menargetkan pembangunan delapan Sekolah Rakyat di seluruh Sumbar, yang tersebar di sejumlah kabupaten, yakni Pasaman Barat, Limapuluh Kota, Tanah Datar, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Kepulauan Mentawai, serta beberapa daerah lainnya dengan skema satu sekolah untuk masing-masing wilayah,” katanya kepada Haluan, Kamis (7/5)
Ia menerangkan, program Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan berasrama atau boarding school gratis untuk jenjang SD, SMP hingga SMA yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. “Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” katanya.
Syaifullah menuturkan, kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sekolah konvensional. Namun, terdapat penguatan pada aspek keterampilan vokasi agar peserta didik memiliki kemampuan praktis yang dapat digunakan ketika memasuki dunia kerja. “Sekolah ini menggunakan kurikulum yang kurang lebih sama dengan sekolah biasa. Hanya saja keterampilan yang diberikan lebih diarahkan kepada keterampilan vokasi,” ucapnya.
Ia menyebutkan, peserta didik yang diprioritaskan berasal dari keluarga kategori miskin ekstrem dan rentan miskin yang masuk dalam kelompok desil satu dan desil dua.
Meski demikian, pembangunan Sekolah Rakyat di tujuh daerah lainnya masih menghadapi sejumlah kendala teknis di lapangan. Kendati belum seluruhnya memulai pembangunan fisik, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus melakukan penyelesaian berbagai persoalan pendukung.
“Pada prinsipnya, sebagian besar persoalan sudah selesai. Misalnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pembebasan lahannya sudah dilakukan. Namun akses jembatan menuju lokasi masih belum tersedia,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani penggunaan APBD untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Syaifullah mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi masyarakat kurang mampu di Sumbar untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus memikirkan biaya. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua dan tokoh masyarakat, agar memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut dengan mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap melanjutkan pendidikan.
“Kami berharap masyarakat memberikan dukungan. Jangan malu menyekolahkan anak di Sekolah Rakyat. Justru kita harus bangga karena anak-anak kita bisa menikmati pendidikan dengan standar kualitas yang tidak berbeda dengan sekolah biasa,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh kebutuhan pendidikan siswa ditanggung negara secara gratis, mulai dari pendidikan hingga sistem asrama. “Semuanya dibiayai negara, gratis seratus persen,” katanya.
Di sisi lain, Dinsos Sumbar juga menghadapi tantangan sosial di lapangan. Menurut Syaifullah, masih terdapat anak-anak yang enggan menjalani pendidikan berasrama dan memilih kembali pulang ke kampung halaman karena belum terbiasa dengan pola pendidikan disiplin di asrama. “Kendala yang kami hadapi di lapangan ada anak-anak yang tidak tahan tinggal di asrama lalu minta pulang kampung,” ucapnya.
Oleh sebab itu, ia meminta dukungan keluarga dan masyarakat untuk terus memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap bertahan menempuh pendidikan. “Bagaimanapun, pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan,” tuturnya.
2 Persen Per Hari
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menargetkan progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dharmasraya minimal dua persen per hari agar proyek tersebut dapat rampung dan digunakan pada Tahun Ajaran Baru Juli 2026.
“Per kemarin sore, saya koordinasi sudah sekitar 9 persen. Jadi, mudah-mudahan sampai 20 Juni selesai. Mungkin ada beberapa yang belum selesai tuntas, dan sudah saya sampaikan agar rumput untuk lapangan bola segera disemai karena itu memakan waktu cukup lama dan tidak bisa mendadak. Tapi secara keseluruhan bagus,” kata Dody saat meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dharmasraya, Rabu (6/5).
Ia menyebut, percepatan pembangunan terus dilakukan agar pekerjaan selesai sesuai jadwal. Ia bahkan meminta keterlambatan progres harian segera dikejar pada hari berikutnya. “Jadi untuk Sekolah Rakyat di Dharmasraya ini kami kejar. Mudah-mudahan per hari bisa minimal 2 persen,” ujarnya.
Dody mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Sekolah Rakyat, mulai dari Satgas Percepatan Sekolah Rakyat Tahap 2, tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis, hingga kontraktor pelaksana yang terus memantau progres harian dan kesiapan material di lapangan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. “Kami menargetkan pembangunan tambahan tujuh Sekolah Rakyat pada tahun depan dengan luas kawasan rata-rata 8–10 hektar,” kata Vasko. (*)
