PESISIR SELATAN, HARIANHALUAN.ID- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dan Pertalite mulai dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat. Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan tampak mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), terutama kendaraan angkutan berbahan bakar solar.
Pantauan di lapangan, antrean didominasi mobil angkutan barang, truk bertonase berat, hingga kendaraan operasional lainnya yang sejak pagi sudah memadati area SPBU. Kondisi tersebut tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan di sekitar lokasi pengisian BBM.
Ironisnya, di tengah kelangkaan yang terjadi di SPBU, sejumlah kios pengecer di tepi jalan justru masih terlihat menjual solar maupun Pertalite. Kondisi ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi di daerah tersebut.
Sejumlah warga menduga ada praktik tidak sehat yang dilakukan oknum tertentu dalam distribusi BBM solar. Dugaan itu mengarah pada kendaraan angkutan bertonase besar, termasuk mobil pengangkut crude palm oil (CPO), yang diduga berulang kali melakukan pengisian BBM di berbagai SPBU.
Modus yang berkembang di tengah masyarakat, kendaraan tersebut mengisi solar penuh di satu SPBU, kemudian BBM dipindahkan ke jeriken atau penampungan lain setelah keluar dari lokasi. Setelah tangki kendaraan kembali kosong, mereka diduga berpindah ke SPBU lain untuk kembali melakukan pengisian.
Pola seperti itu disebut-sebut berlangsung berulang kali hingga menyebabkan stok solar cepat habis di sejumlah SPBU di Pesisir Selatan.
Akibat kondisi tersebut, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Nelayan yang membutuhkan solar untuk melaut kesulitan mendapatkan BBM, begitu juga petani yang menggunakan mesin berbahan bakar solar untuk aktivitas pertanian.
Selain itu, sopir kendaraan angkutan kecil seperti L300 yang biasa mengantar kebutuhan pokok dan barang dagangan ke luar daerah juga mengaku kesulitan memperoleh solar untuk operasional mereka.
“Kalau kondisi ini terus terjadi, tentu sangat merugikan masyarakat kecil. Yang susah justru nelayan, petani, dan sopir angkutan yang benar-benar membutuhkan BBM untuk bekerja,” kata salah seorang warga di Kecamatan Sutera yang meminta namanya tidak disebutkan, Kamis (14/5/2026).
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi NasDem, Dani Sopian meminta pemerintah bersama aparat terkait segera turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, kelangkaan yang terus terjadi tidak boleh dianggap biasa karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita meminta Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi terkait melakukan pengawasan serius di lapangan. Jangan sampai ada oknum yang bermain memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi,” ujar Dani Sopian.
Ia juga meminta SPBU lebih selektif dalam melayani kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi, terutama kendaraan bertonase besar yang diduga melakukan pengisian berulang.
“BBM subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai distribusinya tidak tepat sasaran dan akhirnya masyarakat kecil yang menjadi korban,” tambahnya.
Dani berharap pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan pasokan BBM di Pesisir Selatan kembali normal sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. (*)
