PADANG HARIANHALUAN.ID – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian utama adalah peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kualitas Implementasi SAKIP Tahun 2026 yang berlangsung di Padang, Rabu (10/6/2026).
Di hadapan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat terkait, Hendrajoni menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar instrumen administratif ataupun kewajiban penyusunan dokumen evaluasi tahunan. Lebih dari itu, SAKIP merupakan alat ukur yang menentukan sejauh mana program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Implementasi SAKIP harus menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah. Fokus kita bukan hanya memenuhi dokumen penilaian, tetapi memastikan setiap program yang dijalankan menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat,” ujar Hendrajoni.
Menurutnya, masih terdapat anggapan bahwa urusan SAKIP hanya menjadi tanggung jawab tim teknis atau pejabat perencana di masing-masing OPD. Pola pikir tersebut harus segera diubah karena keberhasilan akuntabilitas kinerja hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur organisasi memiliki pemahaman dan komitmen yang sama.
“Pemenuhan dokumen evaluasi SAKIP tidak boleh hanya dibebankan kepada Tim SAKIP Kabupaten maupun Kasubag Perencana. Ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” katanya.
Dalam arahannya, Hendrajoni meminta seluruh OPD menyusun sasaran dan indikator kinerja yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Indikator yang disusun harus realistis, terukur, serta mampu menggambarkan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga diminta berperan aktif mengawal pelaksanaan tindak lanjut berbagai rekomendasi hasil evaluasi kinerja agar proses perbaikan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Hendrajoni mengungkapkan bahwa nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan saat ini masih berada pada predikat B. Namun, pemerintah daerah telah menetapkan target yang lebih ambisius dalam beberapa tahun ke depan.
“Saya menargetkan pada akhir masa pemerintahan nanti nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dari predikat B menjadi predikat A,” ucapnya.
Target tersebut, kata dia, bukan sesuatu yang mustahil dicapai apabila seluruh perangkat daerah mampu bekerja secara terintegrasi dan konsisten melakukan perbaikan.
Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Pessel akan memfokuskan pembenahan pada empat komponen utama penilaian SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian pembangunan.
Di tengah upaya peningkatan nilai SAKIP, Hendrajoni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas capaian positif di bidang Reformasi Birokrasi (RB).
Menurutnya, Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi hingga mencapai predikat A-, sebuah capaian yang menunjukkan bahwa arah pembenahan birokrasi selama dua tahun terakhir berjalan sesuai harapan.
“Nilai Reformasi Birokrasi yang mencapai A- merupakan bukti bahwa perubahan dan pembenahan birokrasi yang kita lakukan berada di jalur yang benar,” ungkapnya.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur, kegiatan bimtek menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Mereka adalah Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I, Akhmad Hasmi, Ak., serta Analis Kebijakan Ahli Muda KemenPAN-RB, Annisa, S.M.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan penguatan pemahaman terkait implementasi SAKIP yang efektif, strategi peningkatan nilai evaluasi, hingga langkah-langkah konkret dalam membangun budaya kerja berbasis kinerja dan hasil.
Pemkab Pessel berharap penguatan SAKIP tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai evaluasi nasional, tetapi juga mampu mendorong lahirnya birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, setiap program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan warga Pesisir Selatan. (*)
