PADANG, HARIANHALUAN.ID— Di tengah gempuran media sosial dan semakin beratnya ongkos produksi pers cetak, suara untuk menyelamatkan masa depan koran kembali disuarakan dari kalangan jurnalis muda.
Ketua Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi (HIMASTERIKOM) Universitas Andalas (UNAND) yang juga jurnalis Harian Haluan, Muhammad Fauzi, menitipkan pesan kepada Pimpinan Redaksi Garuda TV, Atika Suri agar pemerintah mempercepat pengesahan Pajak Penulis dan kebijakan kertas nol persen dalam revisi Undang-Undang Sistem Perbukuan.
Pesan itu disampaikan Fauzi dalam Klinik Public Speaking & Digital Media yang digelar HIMASTERIKOM UNAND di Kampus Pascasarjana FISIP UNAND, Jati, Kota Padang, Selasa (15/9/2026).
Fauzi menilai, persoalan keberlangsungan media cetak tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan bisnis perusahaan pers. Di balik mahalnya kertas dan biaya produksi, terdapat persoalan yang lebih besar, yakni bagaimana mempertahankan ruang literasi masyarakat ketika koran semakin sulit diproduksi dan dibeli.
“Media cetak lokal seperti Haluan dan koran-koran legendaris lainnya sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan. Harga bahan baku kertas terus meningkat, sementara beban pajak juga menjadi persoalan. Kalau biaya produksi terus naik, pada akhirnya harga koran ikut terdorong naik. Di tengah minat baca masyarakat yang masih perlu terus didorong, jangan sampai koran justru semakin jauh dari jangkauan pembaca,” ujar Fauzi.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat industri media cetak bukan semata sebagai industri komersial, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur literasi dan demokrasi.
Koran, kata Fauzi, memiliki sejarah panjang dalam membangun ruang publik di Indonesia. Media cetak lokal juga menjadi salah satu kanal yang merekam denyut kehidupan masyarakat daerah, mulai dari persoalan pembangunan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Karena itu, kebijakan fiskal terhadap industri pers cetak dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Pesan tersebut sengaja dititipkan Fauzi kepada Atika Suri yang hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut.
Sebagai pimpinan redaksi media televisi yang juga berkembang di ekosistem digital, Atika dinilai memiliki ruang strategis untuk menyuarakan persoalan industri media kepada publik dan para pemangku kebijakan.
“Saya titip pesan ini kepada Uni Atika yang dipercaya bapak Presiden Prabowo memimpin Garuda TV. Kalau pemerintah sedang membangun ekosistem pers yang sehat, jangan sampai media cetak ditinggalkan. Kertas nol persen dan kebijakan yang meringankan beban penulis serta penerbit perlu dipercepat,” katanya.
Haluan 78 Tahun, Masih Bertahan
Fauzi mencontohkan perjalanan Harian Haluan sebagai salah satu koran tertua di Pulau Sumatra. Pada 1 Oktober 2026, Haluan akan genap berusia 78 tahun. Hampir delapan dekade, koran yang lahir dan tumbuh di Sumatera Barat itu masih bertahan di tengah perubahan besar industri media.
Haluan, menurut Fauzi, merupakan salah satu contoh bagaimana media cetak lokal terus berjuang menghadapi perubahan zaman. Di tengah gempuran media sosial, Haluan tidak hanya mempertahankan edisi cetaknya, tetapi juga terus melakukan transformasi menuju konvergensi media dan digitalisasi.
Namun, transformasi digital bukan berarti persoalan media cetak otomatis selesai.
Beban produksi koran tetap menjadi persoalan, sementara sumber pendapatan media juga semakin tertekan. Kondisi itu semakin terasa ketika kue iklan menyusut, termasuk akibat situasi keuangan daerah yang menghadapi tekanan efisiensi.
“Media cetak sedang berjuang di dua front. Di satu sisi harus bertransformasi ke digital, di sisi lain harus mempertahankan produk cetak yang memiliki sejarah panjang dan masih dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai regulasi justru membuat perjuangan itu semakin berat,” ujarnya.
Fauzi menilai, dukungan regulasi yang berpihak pada keberlangsungan industri media cetak menjadi semakin penting, terutama ketika pemerintah juga tengah mendorong terciptanya ekosistem pers yang sehat.
Ia mengingatkan, keberadaan media yang sehat tidak hanya penting bagi perusahaan pers dan pekerja media. Pers yang sehat merupakan salah satu fondasi penting demokrasi karena menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, mengawasi kekuasaan dan menyampaikan gagasan.
Pers Sehat Masuk Agenda Nasional
Fauzi juga menyinggung arah kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem pers yang sehat. Ia mengingatkan, amanat penguatan ekosistem pers sebenarnya secara resmi telah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Kebijakan tersebut menempatkan pers sebagai salah satu bagian dari agenda strategis nasional di bawah Prioritas Nasional 1 yang berkaitan dengan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.
Menurut Fauzi, momentum tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang benar-benar terasa bagi industri pers di lapangan.
“Kalau kita sepakat pers harus sehat, maka kesehatan itu tidak hanya berbicara tentang konten dan profesionalisme wartawan. Ekosistem ekonominya juga harus sehat. Perusahaan pers harus mampu bertahan, wartawan harus bisa hidup layak, dan masyarakat tetap memiliki akses terhadap informasi berkualitas,” katanya.
Ia berharap pesan tersebut dapat menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menyusun regulasi pers dan industri kreatif berbasis pengetahuan.
Sebab, menurut Fauzi, jangan sampai Indonesia berbicara besar tentang literasi, tetapi pada saat yang sama membiarkan biaya untuk memproduksi bacaan semakin mahal.
Menurut Fauzi, menyelamatkan koran bukan berarti melawan zaman digital. Justru sebaliknya, transformasi digital harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberadaan media cetak yang telah menjadi bagian dari sejarah pers Indonesia.
“Digital harus kita sambut, tetapi cetak jangan kita bunuh. Karena ketika sebuah koran mati, yang hilang bukan hanya sebuah produk bisnis, tetapi juga satu bagian dari sejarah, memori dan ruang literasi masyarakat. Itulah arti Haluan bagi Sumatra Barat” pungkas dia. (*)
