Oleh : Mohammad Aliman Shahmi,M.E.
Dosen Ekonomi UIN Mohammad Yunus BatusangkarÂ
Belum genap dua tahun memimpin pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto telah memiliki tiga Menteri Keuangan. Sri Mulyani Indrawati dipertahankan pada awal kabinet, kemudian digantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025.
Sekitar setahun kemudian, Purbaya kembali digeser dan Suahasil Nazara dilantik pada 14 September 2026. Dengan demikian, dalam kurang dari dua tahun, penjaga utama kas negara telah dua kali berganti. Untuk jabatan yang berada di jantung APBN, pembiayaan negara, utang, penerimaan, transfer daerah, dan stabilitas fiskal, frekuensi semacam ini tidak lagi layak dibaca sebagai rotasi kabinet biasa.
Pergantian menteri tentu merupakan hak prerogatif presiden. Ia juga tidak otomatis membuktikan buruknya pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam ekonomi, gejala kelembagaan tidak boleh diperlakukan sebagai kebetulan administratif.
Ketika posisi Menteri Keuangan berulang kali diganti dalam horizon pemerintahan yang sangat pendek, pertanyaan yang muncul bukan semata siapa yang dicopot dan siapa yang diangkat. Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah pemerintahan Prabowo sungguh telah memiliki arsitektur fiskal yang kokoh, atau justru masih meraba-raba bentuknya sendiri.
Di titik itulah pergantian Menteri Keuangan menjadi indikator penting: bukan bukti tunggal kegagalan, tetapi alarm bahwa pusat kendali fiskal negara belum sepenuhnya stabil.
Bukan Sekadar Pergantian Orang
Peralihan dari Sri Mulyani kepada Purbaya dapat dibaca sebagai perubahan orientasi. Sri Mulyani identik dengan disiplin fiskal, kehati-hatian terhadap defisit, dan kredibilitas teknokratis.
Purbaya datang dengan nada berbeda: lebih agresif pada pertumbuhan dan likuiditas. Itu bukan kesalahan. Negara tidak boleh memuja stabilitas sampai kehilangan daya tumbuh.
Masalahnya muncul ketika eksperimen tersebut berumur terlalu pendek, lalu pemerintah kembali mengangkat figur teknokrat yang dibebani mandat menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.
Di sinilah pertanyaannya menjadi tajam. Kebijakan fiskal semestinya bertumpu pada kerangka yang melampaui preferensi personal seorang menteri. Menteri boleh berganti, tetapi doktrin fiskal negara tidak semestinya ikut berayun setiap kali kursi berganti penghuni.
Jika satu menteri membawa disiplin, berikutnya mendorong ekspansi, lalu penggantinya kembali diminta memulihkan kredibilitas, publik berhak bertanya: apa sebenarnya doktrin fiskal pemerintahan Prabowo?
Yang terlihat bukan kesinambungan, melainkan bandul kebijakan yang bergerak dari satu kutub ke kutub lain.
Ketika Pusat Kendali Fiskal Terpecah, Persoalannya melampaui figur.
Pemerintahan Prabowo menjalankan program berbiaya besar, mengejar pertumbuhan tinggi, memperluas industrialisasi dan pertahanan, sekaligus membangun pusat kekuasaan ekonomi baru melalui Danantara.
Ambisi itu berhadapan dengan persoalan klasik Indonesia: basis penerimaan negara yang tipis. Ketika selera belanja tumbuh lebih cepat daripada kapasitas penerimaan, setiap ketidakjelasan kelembagaan akan memperbesar risiko fiskal.
Danantara menjadi penting. Garis antara aset negara, dividen BUMN, pembiayaan pembangunan, dan APBN menjadi semakin kompleks. Polemik mengenai kemungkinan aliran dana Danantara ke APBN bukan sekadar soal angka; ia menyentuh pertanyaan paling mendasar dalam tata kelola fiskal: siapa yang memegang otoritas terakhir atas sumber daya negara?
Dalam tata kelola fiskal, masalah terbesar bukan hanya kekurangan uang, tetapi kaburnya pusat tanggung jawab. Ketika Kementerian Keuangan, Danantara, BUMN, kementerian sektoral, dan otoritas moneter berada dalam orbit kebijakan yang makin kompleks, koordinasi tidak cukup diselesaikan dengan instruksi politik.
Negara membutuhkan hierarki fiskal yang terang: siapa mengumpulkan, siapa membelanjakan, siapa menanggung risiko, dan siapa bertanggung jawab ketika kebijakan gagal.
Kekhawatiran itu tercermin dalam penilaian lembaga pemeringkat yang menyoroti menurunnya prediktabilitas kebijakan, meningkatnya ketidakpastian, serta erosi konsistensi policy mix. Ini penting, sebab kredibilitas fiskal tidak berhenti pada defisit di bawah 3 persen.
Kredibilitas adalah keyakinan bahwa pemerintah memahami batas fiskalnya sendiri, konsisten terhadap aturan, dan tidak mengubah arah terlalu cepat karena perubahan keseimbangan politik.
Masalahnya Ada pada Desain. Karena itu, mengganti Menteri Keuangan tidak otomatis menyelesaikan masalah. Jika desain kebijakannya tetap kabur, yang berubah hanya wajah di ruang kemudi, bukan sistem navigasinya. Negara tidak menjadi lebih kredibel hanya karena orang yang memegang setir diganti.
Prabowo membawa ambisi pembangunan yang besar. Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, pertahanan, industrialisasi, dan program sosial membutuhkan kapasitas fiskal yang sama besarnya. Tidak ada yang salah dengan negara yang ambisius.
Tetapi ambisi yang tidak ditopang basis penerimaan, disiplin prioritas, dan struktur kewenangan yang jelas dapat berubah menjadi risiko fiskal yang dibungkus optimisme politik.
Di sinilah paradoksnya. Pemerintah ingin memperlihatkan negara yang kuat, tetapi tata kelola fiskalnya justru tampak semakin bergantung pada keputusan ad hoc. Pemerintah membangun institusi ekonomi baru, tetapi hubungan kelembagaannya dengan APBN belum sepenuhnya terbaca.
Pemerintah mengejar pertumbuhan, tetapi kredibilitas kebijakan diuji oleh pergantian berulang di pusat komando fiskal.
Pengangkatan Suahasil mungkin menjadi konsolidasi. Namun, jika kredibilitas fiskal hanya pulih karena figur tertentu dianggap lebih meyakinkan, itu sendiri merupakan kritik terhadap institusi.
Tata kelola yang sehat membuat pasar percaya pada sistem, bukan pada nama di balik meja Menteri Keuangan.
Dua kali pergantian Menteri Keuangan dalam kurang dari dua tahun pantas dibaca sebagai alarm serius. Bukan bukti tunggal kegagalan, tetapi indikasi bahwa arsitektur fiskal pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya matang.
Pada akhirnya, persoalannya bukan lagi mengapa Sri Mulyani pergi, Purbaya diberhentikan, atau Suahasil datang. Pertanyaan sesungguhnya adalah: siapa yang memegang komando fiskal Indonesia, dan di bawah desain apa kekuasaan itu dijalankan?
Sebab jika penjaga kas negara terus berganti sementara desain fiskalnya tetap diperdebatkan, problemnya bukan lagi pada menterinya. Problemnya ada pada arsitekturnya. (*).
